REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Hari Purwanto, memberikan tanggapan atas masalah penolakan terhadap kehadiran Neno Warisman di Pekanbaru, Riau. Kata dia, rencana kehadiran Neno ke Riau dalam acara tur musik bertajuk #2019GantiPresiden telah menuai pro dan kontra.
Di sisi lain, lanjut Wawan, pihak Kepolisian Daerah Riau juga tidak memberikan izin atas acara tersebut. BIN menjaga muruah konstitusi, demikian juga Binda bertugas menegakkan aturan dan ketertiban di daerah.
"Tatkala ada pengajuan izin bahwa Neno Warisman mau berkunjung dan memberikan orasi dalam acara musik tersebut, dan ternyata tidak mendapatkan izin, maka Binda dan aparat keamanan setempat wajib menjaga tegaknya wibawa aturan tersebut, Neno Warisman tetap tidak diperkenankan hadir," kata dia dalam keterangan tertulis, Ahad (27/8).
Menurut Wawan, hal itu adalah langkah antisipasi agar tidak terjadi bentrokan dengan masyarakat yang menolak kehadiran Neno. Kabinda Riau selaku penanggung jawab Kominda (Komite Intelijen Daerah) menjadi pihak yang harus berada di garis depan guna mengambil langkah preventif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Wawan mengatakan, imbauan untuk kembali ke Jakarta terhadap Neno Warisman adalah jalan terbaik dari pada terjadi bentrokan dan menghindari jatuhnya korban dan tentu akan muncul masalah baru atas legalitas acara tersebut.
Wawan juga menegaskan, tidak ada keberpihakan atau upaya tidak netral dari BIN dalam perhelatan Pemilu, akan tetapi menjaga keselamatan warga dan upaya cegah dini untuk hal-hal yang tidak diinginkan mutlak harus dilakukan.
"Sehingga hal ini bukan dimaksudkan untuk keberpihakan, tetapi untuk menjaga keselamatan dan tegaknya aturan setelah tidak ada izin atas acara tersebut," ucap dia.
Terpisah, Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade menilai penolakan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah daerah membuat pihak aparat tidak netral. Sebab, menurut dia, kepemimpinan capres pejawat menyadari besarnya dukungan yang menginginkan pergantian presiden.
Andre mengatakan, gerakan #2019GantiPresiden merupakan gerakan masyarakat dan bukan bagian dari parpol saja. Selain itu, kata dia, KPU dan Bawaslu sudah tegas menyampaikan bahwa gerakan #2019GantiPresiden bukan kampanye. "Jadi saya rasa itu bukan kampanye di luar jadwal," ungkap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika