REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi akan mengkaji opsi menggratiskan jasa pelayanan kapal penyeberangan yang menbawa bantuan bagi korban terdampak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Seperti Lombok, sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa seperti di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat juga terdampak gempa pada Ahad (19/8) malam. Ribuan rumah dan sarana umum dilaporkan mengalami kerusakan. Banyak warga di kedua kabupaten tersebut mengungsi akibat gempa.
"Saya akan meninjau, prinsipnya bisa kita lakukan, memungkinkan. Kita mau meninjau berapa besar kebutuhannya karena kita akan menyesuaikan dengan jumlah kapal di sana," ujarnya usai meninjau Pool Damri di Kota Mataram, NTB, Ahad (26/8).
Sejumlah persoalan mulai dirasakan di wilayah terdampak di Sumbawa dan Sumbawa Barat karena kendala letak geografis yang membuat distribusi bantuan agak terhambat.
Sebelumnya, Wakil Bupati Sumbawa Barat Syaifuddin terus menanti perhatian pemerintah, baik pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) maupun pemerintah pusat terkait kondisi warga Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang terdampak gempa pada Ahad (19/8) malam.
6.400 rumah warga, dengan klasifikasi 1.500 rumah rusak berat, 2.500 rumah rusak sedang, dan sisanya rusak ringan. Belum ditambah kerusakan pada fasilitas umum seperti masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah, dan juga kantor pemerintah.
Kata dia, seluruh penduduk Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang sebanyak 140 ribu mengungsi akibat rumahnya roboh maupun trauma karena gempa. Empat dari total delapan kecamatan di KSB menjadi yang terparah, yakni Kecamatan Pototano, Seteluk, Brang Rea, dan Taliwang.
"Persoalan logistik, warga terus berharap adanya bantuan pemerintah, sementara kemampuan kita ini terbatas," ujarnya saat dihubungi, Kamis (23/8) malam.
Bantuan mendesak yang dibutuhkan warga KSB saat ini meliputi terpal, air mineral, dan makanan. Dia menyebutkan, untuk sandang dan air bersih masih dalam kategori aman karena mendapat bantuan dari PDAM, TNI, dan Polri.
Pemkab Sumbawa Barat juga kesulitan dalam mencari logistik lantaran letaknya yang berada di pesisir laut, di mana harus menyeberang terlebih dahulu ke Lombok --yang juga sedang mengalami kesulitan. Pun jika mencari logistik di Kabupaten Sumbawa yang mengalami nasib serupa.
Pemkab Sumbawa, ia katakan, telah mendistribusikan stok terpal kepada sejumlah wilayah terdampak, namun masih jauh dari kata cukup. Dia menyampaikan, distribusi bantuan dari pemerintah provinsi sejatinya sudah mulai berdatangan, namum masih dirasa kurang mengingat besarnya jumlah warga yang terdampak.
Sampai saat ini, Pemkab Sumbawa Barat belum berani melakukan pembersihan puing rumah warga yang rusak akibat gempa. Persoalannya, Pemkab Sumbawa Barat belum berani memberi garansi kepada warga yang rumahnya akan dirobohkan.
"Puing belum kita robohkan, harus ada ijin yang punya rumah, terus jaminan kita apa kalau mau robohkan, kami kan juga takut. Nanti kita bilang mau bangun rumah yang baru, kita tidak ada (dana), ini yang harus kita pikirkan," lanjutnya.
Pemkab Sumbawa Barat terus melakukan verifikasi data rumah rusak, dan sarana umum lainnya yang terdampak. Dia berharap, pemerintah pusat dan Pemprov NTB mengambil tindakan dalam membantu penanganan korban gempa di KSB dan juga Kabupaten Sumbawa.
"Pemerintah pusat pun belum ada suara dengan apa yang terjadi di Sumbawa dan KSB," kata dia.
Ia berharap ada perhatian yang sama oleh Pemprov NTB dan pemerintah pusat terhadap korban terdampak di Lombok dengan yang ada di Pulau Sumbawa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
