REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Idrus Marham resmi mengundurkan diri dari jabatannya mulai hari Jumat (24/8) ini. Keputusan tersebut karena Idrus tengah menghadapi kasus Korupsi Proyek Pengadaan PLTU Riau I yang tengah ditangani KPK.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai, keputusan itu menunjukkan sikap Idrus Marham sebagai seorang kesatria dan bertanggung jawab. "Kami prihatin dan terkejut dengan pernyataan mundur tersebut," kata Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/3).
Hasto mengaku, dirinya bersahabat dengan Idrus Marham sejak masih menjadi Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Hasto dan Idrus telah menjadi rekan kerja bersama dalam membangun pemerintahan era Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Hasto mengatakan, sikap Idrus juga menunjukkan sebagai warga negara yang taat dalam mekanisme hukum. Sebab, antara posisi Idrus sebagai menteri dan kasus yang tengah dihadapi menjadi tak tercampuri. "Ini merupakan hal positif dan justru menjadi tradisi bagi kita bersama," ujar Hasto.
Baca juga: Tersangka Baru Kasus PLTU Riau-1, Ketua KPK: Tunggu Saja
Hasto pun berpendapat, kasus yang menjerat Idrus tak akan berpengaruh terhadap elektabilitas pejawat Joko Widodo menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Masyarakat, lanjut Hasto, hanya melihat sosok dan kinerja dari Jokowi seorang dalam menjalani pemerintahan.
Pemerintah, kata dia, juga tidak pernah melakukan intervensi hukum dikala ada pejabat yang berhadapan dengan KPK. Sebab, kekuasaan saat ini bersifat independen dan terlepas dari campur tangan kepentingan politik kekuasaan.
"Jadi ini tidak merusak Citra Jokowi. Citra itu ditentukan oleh kepemimpinan, sikap dan kinerja. Dan, yang paling penting adalah penampilan Jokowi di tengah rakyat yang sama dengan kegiatan sehari-hari. Jadi ini bukan pencitraan," jelasnya.
Idrus Marham mengungkapkan, salah satu pertimbangan mengundurkan diri yakni untuk menjaga demi kehormatan Presiden. "Bapak Presiden selama ini kita kenal sebagai pemimpin yang memiliki reputasi komitmen yang tinggi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Idrus.
Dia berharap, dengan keputusan tersebut, kasus yang sedang menjeratnya tidak menjadi beban bagi Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan. Idrus pun menilai akan lebih etis dirinya melepas jabatan sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan PLTU Riau I.
Baca juga: Bamsoet: Agus Gumiwang Gantikan Idrus Sebagai Mensos
Ikuti Whatsapp Channel Republika
