REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menegaskan, isu politik identitas sudah tak laku lagi digunakan dalam kampanye Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019. Apalagi, saat ini pasangan Jokowi merupakan ulama senior.
Berdasarkan survei, ia mengakui, masih ada kekhawatiran penggunaan politik identitas. "Kalau dulu kan Pak Jokowi dianggap PKI, anti-Islam. Tetapi dengan Kiai Ma'ruf sebagai wakil, orang sudah tak bisa mencari celahnya," katanya di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/8).
Selain itu, Jokowi juga banyak turun ke pondok pesantren. Ditambah lagi, kata Karding, keseharian Jokowi telah banyak diketahui publik sudah sebagai seorang muslim yang taat. Karena itu, menurut dia, politik identitas tidak akan mengalahkan Jokowi.
"Kalau toh ada, mungkin tidak akan laku," katanya.
Menurut dia, kekalahan Jokowi pada Pilpres 2014 di 10 provinsi adalah dampak dari penggunaan politik identitas. Karding menilai, peta politik di 10 daerah itu juga telah berubah.
Ia mencontohkan, peta politik di Jawa Barat (Jabar), Banten, Kalimantan Selatan (Kalsel), Sumatra Barat (Sumbar), Aceh, dan Sumatra Selatan (Sumsel), telah lebih rasional. "Sekarang dengan tidak lakunya politik identitas, ditambah program Jokowi di daerah yang terlihat nyata, kita optimis tidak akan kalah lagi," kata dia.
Sebelumnya, Sejken Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Johnny G Plate mengatakan, Koalisi Indoenesia Kerja (KIK) telah melakukan analisis peta wilayah suara dalam Pilpres 2019. Menurut dia, ada sembilan wilayah yang menjadi perhatian koalisi dalam perolehan suara bagi pasangan Jokowi-Ma'ruf.
"Kami lakukan analisis landscape kontestasi, ada sembilan daerah jadi perhatian. Namun di beberapa provinsi, basis partai koalisi sangat jauh lebih kuat," kata dia di Posko Cemara, Ahad (19/8).
Ia menyebutkan, sembilan provinsi yang menjadi perhatian di antaranya Aceh, Sumbar, Jabar, Banten, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kalsel. Johnny tak menyebut tiga sisa provinsi yang dimaksudkan.
Menurut dia, KIK telah melakukan pengamatan khusus di sembilan daerah tersebut. "Kita berharap tentu akan memperbaiki profil kontestasi di sembilan wilayah provinsi," kata dia.
Berdasarkan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pilpres 2014, Jokowi yang ketika itu berpasangan dengan Jusuf Kalla kalah suara oleh pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di 10 provinsi. Data KPU mencatat 10 provinsi itu antara lain Aceh, Sumbar, Riau, Sumatra Selatan (Sumsel), Jabar, Banten, NTB, Kalsel, Gorontalo, dan Maluku Utara (Malut).
Ikuti Whatsapp Channel Republika