Menurut dia, dialog berjalan lancar dan hangat. Jokowi juga disebut mengapresiasi masukan-masukan Muhammadiyah, termasuk dalam penanganan bencana gempa Lombok.

Secara garis besar, apa yang dibicarakan PP Muhammadiyah ke Jokowi dan Prabowo relatif sama. Kepada Prabowo ketika itu, PP Muhammadiyah menitipkan enam pesan.

Keenam pesan itu, seperti pemerintahan harus memperhatikan fondasi nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa; kedaulatan negara di bidang ekonomi, politik, dan budaya dalam bentuk kebijakan yang lebih berani; isu kesenjangan sosial ekonomi terutama agar kekayaan Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat.

Muhammadiyah tetap netral

PP Muhammadiyah berkomitmen tak akan masuk dalam ranah politik praktis. Hal itu menanggapi usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menganggap representasi Muhammadiyah penting dalam koalisi partai politik pengusung bakal calon pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf.

"Muhammadiyah secara institusi tetap istiqamah, tak masuk ke politik praktis," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Rabu Rabu (22/8).

Ia beralasan, komitmen Muhammadiyah itu bertujuan menjadi "kartu pengaman" bagi bangsa Indonesia. Sebab, menurut dia, jika seluruh institusi keagamaan turut berebut kepentingan politik, bangsa ini mengalami politisasi. Haedar menegaskan, masalah politik biar dilakukan oleh partai politik dan elite partai saja.

Kendati demikian, ia tidak melarang warga Muhammadiyah terlibat dalam partai politik. Sebab, ia memahami berpolitik adalah hak setiap warga negara. "Kalau terlibat dalam timses (tim sukses) atau pemenangan di manapun, itu bagian hak kewargaannya, bukan terkait langsung dengan organisasi," ujar dia.

Ia memandang sikap dan cara Muhammadiyah tersebut cukup elegan. Sebab, saat ini kekuatan politik tak ragu-ragu menyeret ormas keagamaan dan sosial dalam politik praktis untuk mendulang suara.

(umi nur fadhilah, ed: satria kartika yudha)

Ikuti Whatsapp Channel Republika