Pesan-Pesan dari Pertemuan Jokowi-Muhammadiyah

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Dessy Suciati Saputri, Fuji Eka Permana

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/8). Kunjungan Presiden ke Muhammadiyah ini berselang 10 hari dari kunjungan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke tempat yang sama.

Dalam pertemuan kemarin, Jokowi dan pengurus Muhammadiyah membahas soal perekonomian bangsa. Jokowi menjelaskan, salah satu hal yang dibahas secara khusus adalah mengenai ekonomi berkeadilan.

"Terutama yang berkaitan dengan bank syariah. Redistribusi aset juga kami bicarakan secara khusus di dalam," kata Jokowi setelah pertemuan.

Jokowi dan PP Muhammadiyah juga membahas pelaksanaan jaminan sosial kesehatan. Menurut Jokowi, PP Muhammadiyah sangat menitikberatkan kesehatan perempuan dan anak.

Kepala Negara menyambut baik berbagai saran yang disampaikan PP Muhammadiyah untuk program pemerintah. Kendati demikian, Presiden mengaku beberapa saran tersebut masih perlu direncanakan secara matang sebelum diimplementasikan.

"Ada yang bisa langsung kita laksanakan, tapi ada yang harus kita rencanakan dan mungkin kita anggarkan pada tahun-tahun berikut," kata Presiden.

Pertemuan berlangsung sekitar satu jam. Presiden Jokowi didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja, antara lain, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Mendikbud Muhadjir Effendy, serta Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki.

Selain menjalin silaturahim dan berdialog, Presiden juga menyerahkan dua ekor sapi untuk kurban kepada Muhammadiyah. Sapi yang diserahkan berjenis limosin dan ongole peranakan.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan, kunjungan Presiden Jokowi selain untuk menyerahkan hewan kurban, juga untuk berdialog mengenai isu-isu aktual dan strategis tentang kebangsaan.

"PP Muhammadiyah menyambut dengan baik kunjungan tersebut dan berdiskusi mengenai beberapa hal," kata Haedar melalui keterangan tertulis yang diterima Republika, Kamis (23/8).

Ia menerangkan, topik pertama yang dibahas mengenai penanganan musibah gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). PP Muhammadiyah meminta pemerintah lebih terkoordinasi dalam menangani bencana, meskipun status gempa Lombok bukan bencana nasional.

Jokowi dan PP Muhammadiyah berdiskusi tentang pengentasan kemiskinan dan mengatasi kesenjangan sosial. PP Muhammadiyah ingin agar usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta rakyat kecil dipermudah aksesnya untuk memperoleh modal.

"Kebijakan ekonomi berkeadilan sosial penting menjadi kebijakan utama dan perlu perhatian yang sangat khusus," kata Haedar.

Topik ketiga yang dibahas mengenai masalah kebijakan kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). PP Muhammadiyah, ujar dia, berharap Presiden Jokowi lebih memperhatikan program kesehatan.

"Muhammadiyah dengan program 1.000 klinik terus berusaha membantu masyarakat sampai ke daerah terjauh, terluar, dan terdepan," ujar dia.

Masalah pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia turut dibahas. PP Muhammadiyah dan Jokowi juga mendiskusikan langkah-langkah agar terciptanya iklim kondusif pada tahun politik 2019.

PP Muhammadiyah menyarankan pemerintah ke depannya dapat mempersingkat proses pemilihan presiden. Haedar menilai, proses pilpres saat ini cukup panjang, bisa mencapai delapan bulan sejak masa pendaftaran hingga pemilihan.