REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Bupati Sumbawa Barat Syaifuddin menanti perhatian pemerintah, baik pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) maupun pemerintah pusat. Perhatian dinanti terkait kondisi warga Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang terdampak gempa pada Ahad (19/8) malam.
Sekitar 6.400 rumah warga di Sumbawa Barat, dengan klasifikasi 1.500 rumah rusak berat, 2.500 rumah rusak sedang, dan sisanya rusak ringan. Belum ditambah kerusakan pada fasilitas umum seperti masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah, dan juga kantor pemerintah.
Menurut Syaifuddin, seluruh penduduk KSB sebanyak 140 ribu jiwa mengungsi akibat rumahnya roboh maupun trauma karena gempa. Empat dari total delapan kecamatan di KSB menjadi yang terparah, yakni Kecamatan Pototano, Seteluk, Brang Rea, dan Taliwang.
"Persoalan logistik, warga terus berharap adanya bantuan pemerintah, sementara kemampuan kita ini terbatas," ujarnya saat dihubungi Republika dari Mataram, NTB, Kamis (23/8) malam.
Bantuan mendesak yang dibutuhkan warga KSB saat ini meliputi terpal, air mineral, dan makanan. Dia menyebutkan, untuk sandang dan air bersih masih dalam kategori aman karena mendapat bantuan dari PDAM, TNI, dan Polri.
Pemkab Sumbawa Barat juga kesulitan dalam mencari logistik lantaran letaknya yang berada di pesisir laut, di mana harus menyeberang terlebih dahulu ke Lombok, yang juga sedang mengalami kesulitan. Pun jika mencari logistik di Kabupaten Sumbawa yang mengalami nasib serupa.
Pemkab Sumbawa, kata Syaifuddin, telah mendistribusikan stok terpal kepada sejumlah wilayah terdampak, namun masih jauh dari kata cukup. Dia menyampaikan, distribusi bantuan dari pemerintah provinsi sejatinya sudah mulai berdatangan, namum masih dirasa kurang mengingat besarnya jumlah warga yang terdampak.
Sampai saat ini, Pemkab Sumbawa Barat belum berani melakukan pembersihan puing rumah warga yang rusak akibat gempa. Persoalannya, Pemkab Sumbawa Barat belum berani memberi garansi kepada warga yang rumahnya akan dirobohkan.
"Puing belum kita robohkan, harus ada izin yang punya rumah, terus jaminan kita apa kalau mau robohkan, kami kan juga takut. Nanti kita bilang mau bangun rumah yang baru, kita tidak ada (dana), ini yang harus kita pikirkan. Makanya perlu ada kejelasan pemerintah pusat dan provinsi back-up ini," lanjutnya.
Pemkab Sumbawa Barat terus melakukan verifikasi data rumah rusak, dan sarana umum lainnya yang terdampak. Dia berharap, pemerintah pusat dan Pemprov NTB mengambil tindakan dalam membantu penanganan korban gempa di KSB dan juga Kabupaten Sumbawa.
"Pemerintah pusat pun belum ada suara dengan apa yang terjadi di Sumbawa dan KSB," kata dia.
Ia berharap ada perhatian yang sama oleh Pemprov NTB dan pemerintah pusat terhadap korban terdampak di Lombok dengan yang ada di Pulau Sumbawa.
"Sampai kapan warga kami di luar, kita suruh masuk rumah, rumah mereka sudah enggak ada, yang lainnya masih pada trauma. Mudah-mudahan pemerintah pusat dan provinsi memikirkan adanya (pembangunan) rumah baru yang layak huni untuk warga kami dan bantu warga dari traumatik," ucap Syaifuddin.
Pemerintah pusat sebelumnya, memastikan seluruh rumah di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengalami kerusakan akibat diguncang gempa bumi beberapa kali akan dibenahi. Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan, seluruh rumah yang rusak akibat gempa bumi 7 skala Richter (SR) pekan lalu itu akan dibangun kembali.
"Rumah rusak berat mendapat bantuan (konstruksi pembangunan kembali) Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, dan rusak ringan Rp 10 juta," katanya usai mengisi Gebyar Prestasi Keluarga Sejahtera Indonesia 2018 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Ahad (12/8).
Ikuti Whatsapp Channel Republika