REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG, – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung mengadakan sosialisasi tentang mekanisme pembayaran royalti kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan di sektor hiburan. Kegiatan yang berlangsung di Bandarlampung pada Rabu ini bertujuan meningkatkan kepatuhan hukum dan perlindungan hak cipta bagi kreator.
Kepala Kanwil Kemenkum Lampung, Taufiqurrakhman, menekankan pentingnya agenda ini karena rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap aturan hak cipta. "Sosialisasi ini dilakukan agar pelaku usaha dan masyarakat memahami manfaat hak cipta bagi pencipta, pelaku usaha, hingga pemerintah daerah," ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa ketidakpatuhan pembayaran royalti sering kali bukan karena penolakan, melainkan ketidaktahuan tentang mekanismenya. "Melalui edukasi ini, diharapkan pengguna karya musik memahami kewajiban dan manfaat hukum," tambahnya.
Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Marcell Siahaan, menyoroti peran edukasi dalam mengurangi konflik antara pengguna lagu dan pemilik hak cipta. Menurutnya, masalah sering timbul karena kurangnya pemahaman. "Regulasi bertujuan menciptakan keseimbangan agar ekosistem kreatif dan dunia usaha tetap sehat," katanya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika