REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho membantah bantuan yang menumpuk di Kantor Pos Mataram berasal dari Presiden. Menurut dia, penumpukan bantuan itu disebabkan adanya kesalahan prosedur dalam pengiriman bantuan dari masyarakat.
Ia menjelaskan, bantuan itu berasal masyarakat yang telah diterima Posko Bencana Alam Lombok di Kantor Pos Mataram. Namun, karena banyaknya bantuan yang tiba, PT Pos Indonesia belum sempat memproses dan mendistribusikan bantuan teraebut.
"PT Pos Indonesia telah menambah personel dan armada untuk pemrosesan dan distribusi bantuan dengan memaksimalkan sumber daya internal dan tenaga eksternal," kata dia melalui keterangan tertulis kepada Republika.co.id, Jumat (17/8).
Baca juga, Semua Sudah Bergerak Bantu Korban Gempa.
Sutopo mengatakan, sejak Ahad (29/7) hingga Kamis (16/8) PT Pos Indonesia menggelar program Pos Peduli Korban Bencana Gempa Bumi Lombok. PT Pos Indonesia membebaskan biaya pengiriman bantuan berupa barang dan donasi uang dari seluruh wilayah Indonesia ke Lombok.
Namun dalam praktiknya, lanjut dia, banyak masyarakat yang menuliskan alamat pribadi pada tujuan kiriman. Padahal harusnya ditujukan ke Posko Bencana Alam Lombok yang berkantor di Kantor Pos Mataram.
Ia menjelaskan, bantuan dari masyarakat yang ditujukan ke Posko Bencana Alam Lombok dan telah diterima Kantor Pos Mataram, langsung diserahkan ke BPBD Provinsi NTB di Kota Mataram.
"Untuk bantuan dengan alamat pribadi, Kantor Pos Mataram tetap mengupayakan diserahkan kepada penerima sesuai yang alamat tertulis pada paket kiriman. Diperkirakan pengiriman bantuan yang ditujukan dengan alamat pribadi terlambat," kata dia.
Sutopo mengatakan, saat ini Kantor Pos Mataram mengutamakan bantuan yang ditujukan ke Posko Bencana Alam sesuai dengan tujuan awal. Selain itu, kondisi jalan rusak dan alamat pribadi yang dikirimkan banyak terpecar di Lombok.
Sampai dengan Rabu (15/8) terdapat jumlah bantuan 667.167 kilogram. Ia menegaskan, Jajaran PT Pos Indonesia akan tetap berupaya menuntaskan amanah masyarakat untuk mengirimkan bantuan ke BPBD maupun ke alamat pribadi sesuai yang tertulis pada paket kiriman. "Jadi tidak benar bahwa bantuan masyarakat tersebut diklaim sebagai bantuan dari BPBD atau BNPB. Bahkan diklaim sebagai bantuan Presiden," ujar Sutopo.
Menurut dia, BNPB sendiri telah mengirimkan 75 ton bantuan logistik melalui pesawat kargo untuk penanganan gempa Lombok. Selain itu, bantuan dari masyarakat melalui Posko TNI dari Gudang Logistik di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta dan Lanud Adi Sumarmo Boyolali terus disalurkan dengan 8 pesawat Hercules TNI.
Ia menambahkan, bantuan dari TNI/Polri dan kementerian/lembaga juga dikirim melalui pesawat dan kapal. "Semua bantuan dicatat dan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak gempa Lombok," kata dia.
Sebelumnya, di sosial media, khususnya Facebook, beredar luas keluhan masyarakat terkait bantuan korban gempa bumi Lombok yang dikirimkan melalui PT Pos Indonesia. Dalam keluhan tersebut, bantuan masyarakat tersebut diklaim sebagai bantuan BNPB. Bahkan, kata Sutopo, ada juga yang menyatakan bahwa bantuan tersebut diklaim sebagai bantuan Presiden.
"Sekali lagi, apa yang beredar di sosial media adalah tidak benar. Banyak sekali hoaks dan informasi yang menyesatkan masyarakat selama penanganan darurat gempa bumi Lombok," tegas dia.
Ia mengimbau, masyarakat menanggapi bijaksana informasi yang beredar. Dengan begitu, masyarakat tidak langsung ikut-ikutan menyebarkan informasi hoaks di sosial media.
Ikuti Whatsapp Channel Republika