Ahad 05 Aug 2018 02:39 WIB

Cawapres Jokowi atau Prabowo Diharapkan dari Tokoh Islam

Ini bisa menghindari tuduhan Islam menjadi kekuatan antitesa terhadap negara.

Rep: Amri Amrullah/ Red: Endro Yuwanto
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin
Foto: RepublikaTV/Fakhtar Khairon Lubis
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Joko Widodo (Jokowi) atau Prabowo Subianto diharapkan mengambil calon wakil presiden (cawapres) yang merepresentasikan tokoh umat Islam. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menilai adalah baik bila cawapres dari dua kubu ini mewakili tokoh Islam, namun tokoh yang ditampilkan harus berwawasan pluralis, kemajemukan, dan kebangsaan.

"Secara pribadi, secara subyektif saya berpikir dan berharap cawapres yang dipilih oleh masing-masing itu adalah dari kalangan tokoh Islam. Ini realitas di Indonesia, umat Islam mayoritas. Apalagi belakangan ini ada gejala politik umat Islam sejak 411 dan 212, kemudian menampilkan identitas politik keislaman yang kental," kata Din kepada wartawan, Sabtu (4/8).

Dengan pilihan cawapres dari kalangan umat Islam ini, menurut Din, akan menghindari pendapat dan tuduhan Islam menjadi kekuatan antitesa terhadap negara. Islam dan agama-agama lain harus menjadi kekuatan pendukung negara Pancasila.

Jika cawapres dari tokoh Islam ini tidak dikelola secara baik, Din khawatir ruang mengakomodasi kepentingan umat Islam ini tertutup. Apalagi ada posisi yang tidak proporsional terhadap umat Islam di arena nasional nanti. Bila dibiarkan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan nasional.

Namun Din berpesan siapapun tokoh Islam yang tampil sebagai cawapres, sudah sepatutnya harus tampil sebagai milik semua, berwawasan kebangsaan, sekaligus wawasan kemajemukan di atas semua golongan dan untuk semua. "Dalam pandangan Islam, ulama dan politik tak bisa dipisahkan. Cuma kalau ulama mau masuk ke ranah politik nanti kita pesankan mengedepankan etika dan moral, bukan menunjukkan identitas keagamaan saja," imbuh dia.

Baca Juga: Catut Nama Ketua MUI Sumbar, Relawan Jokowi Minta Maaf

Terkait hal ini, Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, prinsipnya siapapun yang dipilih Jokowi, sembilan parpol pendukung akan menyetujui. Namun setiap parpol memiliki aspirasi dasar, preferensinya menghendaki seorang cawapres berasal dari latar belakang tokoh yang religius atau santri. "Kami sampaikan tentu (cawapres) kami tidak boleh terpangku pada orang. Kami juga ingin memasukkan program-program keummatan, agar di dalam program Jokowi kedua, secara jelas mengalokasikan anggaran pada sekolah dan pesantren," jelasnya.

Hingga jelang hari pertama pendaftaran capres-cawapres dibuka di KPU, Jokowi dan Prabowo belum mengumumkan nama cawapresnya. Santer nama cawapres di kubu Prabowo saat ini sudah mengerucut ke empat nama, yakni dari PKS Salim Segaf Aljufri, dari PAN Zulkifli Hasan, dari Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan dari hasil ijtima ulama muncul nama Ustaz Abdul Somad (UAS).

Sedangkan cawapres dari kubu Jokowi, nama yang mulai mengerucut di antaranya Moeldoko, Mahfud MD, dan Ketua MUI Maruf Amin.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement