REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat hampir sepakat berkoalisi untuk Pilpres 2019. Namun sampai detik ini, Ketua Umum Partai Gerindra yang didaulat sebagai calon presiden (capres) belum menunjuk nama calon wakil presiden (cawapres) sebagai pendampingnya.
Menanggapi itu, Direktur Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suhud Aliyudin menegaskan pihaknya membuat batasan waktu kepada Prabowo untuk mengumumkan cawapresnya. Sebenarnya, PKS membatasi sampai tanggal 30 Juli, tapi karena ada Ijtima' Ulama dengan rekomendasnya maka harus dibahas lagi.
"Bisa juga tanggal 3 Agustus. Intinya kita segara membahas kapan deadline yang harus dilakukan terkait masalah capres dan cawapres ini," jelas Suhud saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (31/7).
Hasil Ijtima' GNPF Ulama pada akhir pekan lalu meromendasikan Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf Al-Jufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai cawapres. Menurut Suhud, jika Prabowo tidak memilih cawapres hasil rekomendasi Ijtima' Ulama, PKS akan menimbang ulang koalisi.
"Kalau misalkan di luar sembilan nama apalagi dari luar Ijtima' Ulama, maka kita akan membahas ulang proses koalisi ini kalau memang tidak ada titik temu," tutur Suhud.
Suhud tidak menampik, PKS masih terus menjalin komunikasi dengan partai politik (parpol) di luar Partai Gerindra, PAN dan Demokrat. Alasannya, PKS masih menilai ada kemungkinan munculnya poros ketiga pasangan capres-cawapres.
Untuk DPW PKS seluruh Indonesia, Suhud mengklaim, mereka menginginkan sembilan kader PKS itu masuk dalam cawapres. Suhud juga mengatakan, jika yang dipilih Prabowo sebagai cawapres dari kader PKS maka mesin politik itu akan bekerja optimal, tapi sebaliknya jika di luar kader PKS dan belum tentu PKS setuju.
"Jadi sekarang ini bolanya ada di tangan Pak Prabowo, apakah dia mau mengambil sembilan nama itu atau mengambil dari rekomendasi Ijtima' Ulama itu tergantung dari Prabowo, kalau kami sebetulnya sifatnya menunggu," ucap Suhud.
Terkait pertemuan elite PKS dengan petinggi Partai Demokrat pada Senin (31/7), Suhud menyatakan, SBY tidak menyinggung nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, jika dilihat dari pernyataan SBY di banyak media, cawapres bukan harga mati meski Partai Demokrat memiliki calon.
"Kemarin tidak terlalu menyinggung soal itu, kalau dengan PKS tapi itu kan kalau disebut media-media yang disampaikan Pak SBY kan begitu," tutup Suhud.
Partai Gerindra, PKS, dan PAN akan menggelar pertemuan, Selasa (31/7) malam ini. Pertemuan yang digelar di kawasan Prapanca, Jakarta, itu merupakan pertemuan lanjutan terkait Pilpres 2019.
"Rencananya malam nanti bertemu dengan PKS dan PAN," ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/7).
Muzani mengatakan, pertemuan secara khusus akan membicarakan hasil forum Ijtima' GNPF Ulama yang merekomendasikan Prabowo Subianto sebagai capres dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri serta Ustaz Abdul Somad sebagai cawapres.
"Pembahasan dan pembicaraan nanti malam adalah bagian dari untuk membicarakan tentang hasil atau rekomendasi ijtima ulama ini," ujar Muzani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika