REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menilai, kesepakatan koalisi antara Partai Demokrat dan Gerindra tak lepas dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengamankan putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Saat SBY mengatakan tidak memaksakan posisi cawapres, Said menilai hal itu sekadar fatsun politik saja.
"Jadi koalisi yang disepakati oleh Prabowo dan SBY saya baca tidak lepas dari tujuan SBY untuk mengamankan AHY sebagai cawapres Prabowo, betapapun kukuh dikatakan tidak ada pembicaraan khusus mengenai posisi cawapres," kata Said di Jakarta, Senin (31/7).
Ketika Prabowo mengatakan SBY tidak memaksakan AHY untuk menjadi cawapresnya dan menyerahkan penentuan posisi cawapres sepenuhnya kepada dirinya, Said memperkirakan hal itu sekadar fatsun politik saja. "Prabowo sepertinya ingin menjaga kehormatan SBY dan pada saat yang sama berusaha menjaga perasaan PKS dan PAN sebagai mitra potensial koalisi berikutnya," tutur Direktur Sigma ini.
Menurutnya, SBY tentu perlu meyakinkan kembali Prabowo agar tetap berpasangan dengan AHY. Mungkin juga SBY datang untuk "menitip salam" kepada Habib Rizieq Shihab (HRS) lewat Prabowo. Sebagai calon Presiden (capres) pilihan HRS, kata dia, Prabowo dalam pandangan SBY boleh jadi dianggap sebagi pihak yang paling mampu meluluhkan hati HRS dan GNPFU agar mau menerima AHY.
"Untuk memuluskan harapannya itulah maka tak heran jika SBY pada hari ini sudah berani mengambil keputusan untuk membangun koalisi antara Demokrat dan Gerindra, sambil berkata: Prabowo Presiden kita," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika