REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Alynudin mengatakan persoalan dana menjadi satu hal yang diperbincangkan antara PKS dan Partai Gerindra. PKS sudah menyampaikan ke Gerindra soal kesiapan menanggung biaya kampanye bila kader PKS menjadi cawapres yang mendampingi Prabowo Subianto.

"Kalau misalnya betul terjadi koalisi, maka kami bilang bisa biayai kampanye kami sendiri. Ini misalnya (kader) PKS menjadi cawapres dan Prabowo menjadi capresnya. Jadi enggak ada yang perlu dikhawatirkan," kata dia di Jakarta, Sabtu (28/7).

Suhud mengungkapkan, kader PKS punya soliditas soal biaya kampanye. Hal ini seperti yang terjadi di Pemilihan Gubernur Jawa Barat yang lalu. "Pengalaman di Jawa Barat, itu bagaimana kader PKS melakukan urunan untuk membiayai kampanye Sudrajat-Syaikhu, yang hasilnya cukup bagus," ujar dia.

PKS, lanjut Suhud, juga memiliki mekanisme pengumpulan dana hingga tingkat ranting kelurahan untuk membiayai berbagai hal yang dibutuhkan pemenangan kandidat PKS. "Soliditas mesin partai sudah teruji di beberapa Pilkada. Jawa Barat, Sumatra Utara, dan Jawa Tengah. Jadi mesin sudah dipanaskan," katanya.

Kendati demikian, Suhud mengatakan, penentuan cawapres yang mendampingi Prabowo tidak didasarkan pada faktor dana. Menurut dia, pembicaraan soal dana memang ada, tetapi bukan menjadi faktor dominan. 

Suhud menambahkan, bagi PKS, kekuatan logistik tidak selamanya bisa menjamin kemenangan. Buktinya pada Pilgub DKI Jakarta 2017. 

Tidak ada yang menyangkal besarnya kekuatan logistik pasangan pejawat, Basuki Tjahaja Purnama-Djar Syaiful Hidayat, saat itu. Namun, pasangan tersebut kalah.

“Dengan mobilitas kader, kekuatan kader, dan kampanye yang baik, bisa kami ulangi saya yakin pada Pilpres 2019," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika