Jumat 27 Jul 2018 16:44 WIB

Pemerintah tak Anggarkan Dana Pramuka, Ini Langkah Adhyaksa

Kebijakan anggaran Kemenpora dinilai di luar kebiasaan.

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault
Foto: RepublikaTV/Havid Al Vizki
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Adhyaksa Dault menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, untuk melaporkan sikap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. Menpora, kata Adhyaksa, tidak menganggarkan dana untuk Kwarnas tahun 2018.

"Ya kami sampaikan bahwa kami ini sama sekali tidak ada (anggaran). Nanti Pak Wapres yang akan mengkomunikasikan dengan Pak, siapa itu, Pak Imam. Karena untuk tahun ini tidak mungkin cair karena ini sudah mau akhir tahun anggaran," kata Adhyaksa di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (27/7) sore.

Adhyaksa mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat ke Menpora yang berisi permohonan audiensi guna membicarakan terkait anggaran untuk kegiatan kepemudaan Pramuka. Namun, lanjutnya, hingga saat ini belum ada iktikad Menpora untuk menemui Adhyaksa dan pengurus Kwarnas lainnya guna membahas terkait hal itu.

"Kami sudah menyurati, sudah beberapa kali kami minta audiensi dengan Menpora tetapi ketemunya dengan Deputi terus. Saya juga mantan Menpora nih lima tahun, masa susah banget untuk ketemu Pak Menteri," ucap Menpora periode 2004-2009 itu.

Baca juga, Pramuka Perkuat Gerakan Kantor Berita di Media Sosial.

Adhyaksa mengatakan ketiadaan anggaran dari Menpora untuk Kwarnas Pramuka tahun ini di luar kebiasaan Kementerian tersebut. Dari tahun ke tahun, Menpora biasanya menganggarkan Rp 45 miliar untuk kegiatan kepemudaan Pramuka.

"Waktu saya menjadi Menpora, Rp 45 miliar setiap tahun untuk kegiatan ini; kemudian waktu Andi Mallarangeng juga Rp 45 miliar, zaman Pak Roy Suryo juga Rp 45 miliar. Nah, ini dari Menpora sekarang tahun pertama (2015) Rp 45 miliar, tahun kedua (2016) Rp25 miliar, tahun ketiga (2017) Rp 10 miliar, tahun ini tidak ada," ungkapnya.

Kemenpora tidak mengganggarkan dana untuk kegiatan Kwarnas Pramuka di Tahun Anggaran 2018. Hal itu menyebabkan Kwarnas Pramuka kesulitan mencari dana untuk penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) yang dijadwalkan berlangsung pada 25-29 September di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Akibatnya, penyelenggaraan Munas Kwarnas Pramuka tersebut mendapat bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp1,2 miliar. Selebihnya, Kwarnas Pramuka harus mencari cara agar memperoleh dana untuk penyelenggaraan Munas.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement