REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pariwisata menjadi sektor yang tumbuh pesat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam beberapa tahun terakhir. Namun begitu, sejumlah persoalan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan.
Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Muhammad Faozal mengungkapkan ada sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Poin pertama yang ia soroti ialah pembenahan tata kelola destinasi. Lalu mencontohkan, adanya wisatawan yang tidak dapat menyeberang ke Gili Trawangan dari Pelabuhan Bangsal karena alasan cuaca. Alasan cuaca buruk memang harus dipatuhi karena menyangkut keselamatan. Namun, yang menjadi persoalan, tidak adanya kompensasi bagi wisatawan tersebut akibat pembatalan.
Pembenahan tata kelola juga dia harap dilakukan pada sejumlah pura yang menyimpan nilai sejarah dan budaya, seperti Pura Narmada, Pura Suranadi, dan Pura Lingsar di Kabupaten Lombok Barat. Seperti di Bali, Faozal memandang, pura-pura yang ada di Lombok juga memiliki potensi besar menjadi destinasi wisata.
"Namun kita lihat, apa parkirnya sudah tersedia, sentra kuliner, dan oleh-olehnya apakah sudah terpadu?" ujar Faozal saat membuka rapat koordinasi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB bertajuk "Halal Tourism sebagai Strategi Mencapai Empat Juta Wisatawan" di Hotel Astoria, Mataram, NTB, Senin (23/7).
Dinas Pariwisata NTB mencoba beberapa kali untuk membenahi tata kelola di pura, namun belum menemukan kesepakatan dengan pengelola pura. Faozal juga berharap, Dinas Pariwisata di tingkat kabupaten atau kota juga memberikan perhatian lebih terkait penataan destinasi.
Poin kedua terkait penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini penting karena faktor ini bersentuhan langsung dengan sektor pariwisata. Faozal menginginkan adanya revitalisasi paket agar lebih menarik, baik dari segi atraksi maupun budget. Memang, ia katakan, kendala terbesar dalam pariwisata terutama untuk Pulau Sumbawa terletak pada aspek transportasi.
"Kemarin saya tanya sama salah satu agen travel, paket dua hari tiga malam ke Sumbawa itu enam juta rupiah. Paling tinggi cost-nya pada transportasi," lanjutnya.
Poin ketiga ialah penguatan peran seluruh sektor, baik perangkat pemerintah maupun industri wisata. Ia meminta seluruh pihak juga bersama-sama memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat di sekitar destinasi wisata dalam mendukung tata kelola destinasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika