REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia dan Timor Leste bertemu di Jakarta selama tiga hari untuk meluncurkan proyek baru yang dibiayai oleh Global Environment Facility (GEF). Pertemuan dilaksanakan pada 17-19 Juli tentang 'Mengaktifkan Kerja Sama Lintas Batas untuk Pengelolaan Ekosistem Laut Indonesia (ISLME)' bekerja sama dengan Badan Pangan dan Pertanian (FAO).
Kedua pemerintah berkolaborasi untuk memastikan konservasi dan pengelolaan sumber daya dan ekosistem kelautan serta perikanan berjalan berkelanjutan. Pertemuan itu juga guna memastikan produktivitas perairan terhadap keamanan pangan dan menjadikannya mata pencaharian yang lebih baik bagi masyarakat lokal yang menggantungkan aktivitas ekonomi mereka pada sektor perikanan di Perairan kedua negara.
ISLME mencakup total 2,13 juta kilometer persegi meliputi 98 persen perairan teritorial di Indonesia, dan dua persen terletak di perairan wilayah Timor Leste. Sekitar 185 juta orang tinggal di wilayah ISLME, dan mereka sangat bergantung pada industri pesisir dan laut termasuk perikanan, budidaya air, produksi minyak dan gas, transportasi, dan pariwisata.
Proyek ini menyatukan dua pemerintah dan berbagai organisasi di tingkat nasional, regional dan internasional untuk mengatasi masalah lintas batas yang rumit terkait dengan pengelolaan ekosistem dan sumber daya kelautan. Termasuk, pengembangan pendekatan ekosistem untuk budidaya perikanan dan perlindungan sumberdaya perairan.
"Pertemuan dan agenda regional ini telah menjadi peluang penting bagi para pemangku kepentingan untuk belajar lebih banyak tentang aktivitas yang didukung oleh proyek, berbagi pengalaman, wawasan serta praktik dan pembelajaran terbaik," ujar Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste, Stephen Rudgard.
Pada pertemuan pertama, Komite Pengarah Regional mengesahkan rencana kerja untuk tahun pertama. GEF memberikan sokongan dana sebesar 4 juta dolar AS untuk mendukung pencapaian target nasional kedua negara selama periode empat tahun. Di Indonesia, dua kementerian yang terlibat yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Kedua kementerian memastikan bahwa proyek kerja sama ini akan sejalan dengan prioritas nasional seperti pengurangan praktek penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan (IUU) serta mengatasi kerusakan sumberdaya Perairan lainnya. Proyek ini akan mengutamakan kolaborasi untuk melindungi dan memperkaya keanekaragaman hayati secara regional dan global dalam agar kawasan kekayaan hayati kedua negara tetap lestari dan makin baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
