REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski sudah mendirikan sekretaris bersama (sekber), namun koalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN) belum menemukan titik temu. PKS bersikeras menuntut agar menempatkan kadernya sebagai calon wakil presiden (cawapres) sebagai pendamping Prabowo Subianto pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
Ketua bidang Humas DPP PKS, Ledia Hanifa Amaliah mengatakan tuntutan itu wajar dilakukan, mengingat kemitraan PKS dengan Partai Gerindra sudah berjalan cukup lama. Selain memiliki kader-kader berkualitas, PKS juga memiliki mesin partai yang sangat militan. "Jadi wajar jika kami menuntut itu. Kita telah membuktikan kerja kita selama ini, seperti di DKI kami all out untuk pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, dan Sudrajat-Ahmad Syaikhu di Jawa Barat," jelas Ledia, saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat (20/7).
Lanjut Ledia, salah satu alasan kenapa PKS menerima pencalonan Sudrajat di pemilihan gubernur (Pilgub) adalah karena ada pembicaraan bahwa pada Pilpres 2019, cawapresnya dari PKS. Kemudian sejak Pilpres 2014 PKS tetap berjuang dengan Partai Gerindra. Bahkan hanya PKS dan Partai Gerindra yang tersisa dari Koalisi Merah Putih (KMP). Jadi jika cawapres tidak diambil PKS, maka mesin politik PKS terancam tidak maksimal.
"Jadi wajar kalau muncul pernyataan, kader PKS yang dikenal militan tidak akan bekerja maksimal kalau cawapresnya bukan dari kami. Tapi kami akan tetap memperjuangkan satu dari sembilan kader terbaik sebagai kandidat cawapres Prabowo," tutur anggota Komisi X DPR ini.
Menurut Ledia, justru sebaliknya jika Prabowo Subianto memilih cawapresnya dari salah kader PKS yang ditawarkan maka dapat dipastikan kader partai bakal all out. PKS sendiri mengajukan sembilan nama sebagai syarat koalisi dengan Gerindra. Sembilan nama itu adalah Ahmad Heryawan, Hidayat Nur Wahid, Anis Matta, Irwan Prayitno, Sohibul Iman, Salim Segaf Al-Jufri, Tifatul Sembiring, Muzzammil Yusuf, dan Mardani Ali Sera. Namun hingga detik ini, Prabowo belum menentukan siapa kandidat cawapres pendampingnya satu dari sembilan nama tersebut.
Akibat dari belum ada keputusan dari Prabowo soal cawapresnya tersebut. PKS belum secara tegas mendeklarasikan dukungannya ke koalisi Gerindra, Sementara Prabowo sendiri justru rajin menjajaki komunikasi dengan banyak pihak dan parpol. Padahal mereka telah sepakat tidak hanya dengan PKS tapi juga dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Bahkan terakhir Prabowo berupaya menjalin hubungan dengan Partai Demokrat. Kemudian dikabarkan Prabowo Subianto akan berpasangan dengan AHY untuk Pilpres 2019.
Sementara itu, politikus Partai Gerinda, Habiburokhman menegaskan pihaknya tidak memiliki itikad untuk membuat skenario cadangan untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Menurutnya, salah satu alasan Prabowo intens menjajaki komunikasi dengan semua pihak adalah untuk merangkul. Karena dari dulu, kata Habiburokhman, Partai Gerindra mengedepankan persatuan nasional untuk mengatasi situasi yang saat ini sangat sulit. Diantaranya adalah persoalan lapangan ekonomi dan kesenjangan sosial.
"Untuk mengatasinya Gerindra tidak menyalakan salah satu kelompok atau parpol tapi justru ingin melibatkan semua elemen masyarakat supaya kita bisa bekerja sama kedepannya," jelas Habiburokhman.
Terkait dengan Partai Demokrat, Habiburokhman mengakui, akhir-akhir ini pihaknya intens berkomunikasi dengan partai berlambang Bintang Mercy tersebut. Hal itu dilakukan karena Partai Demokrat memiliki kesamaan visi mengenai persoalan ekonomi. Kemudian juga bagaimana mengedepankan prinsip-prinsip pemilihan umum (pemilu) yang adil, jujur, bebas, dan jauh dari intimidasi. Oleh karena itu, Habiburokhman cukup optimistis, Partai Demokrat akan bergabung dengan koalisi Partai Gerindra, PKS dan PAN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika