REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi telah meminta izin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari PDI Perjuangan (PDIP). Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menilai setiap warga punya hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.

"Itu hak masing-masing, semua warga negara berhak untuk dipilih dan memilih," ujar Jusuf Kalla ketika ditemui di kantornya, Selasa (17/7).

Sebelumnya, Jusuf Kalla mengaku belum mengetahui menteri siapa saja yang akan mencalonkan diri dalam Pileg 2019. Karena, biasanya para menteri tersebut langsung izin kepada Presiden Joko Widodo.

"Belum, karena kalau sudah lihat pendaftaran hari ini kan diketahui siapa-siapa yang mendaftar. Saya tidak tahu kalau ke presiden, tapi biasanya izinnya kan ke presiden," kata Jusuf Kalla.

Dengan adanya menteri yang izin cuti kampanye Pileg 2019, Jusuf Kalla mengatakan, kinerja kementerian tetap bisa berjalan melalui sekretaris jenderal dan direktur jenderal. Di sisi lain, menurut Jusuf Kalla tidak perlu dilakukan perombakan kabinet atau reshuffle untuk mengisi kekosongan menteri selama cuti kampanye.

"Kan ada sekjennya, ada dirjennya, bisa jalan. Tanggung (kalau) mau reshuffle, tinggal setahun, (periode), tanggung," ujar Jusuf Kalla.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung, menyatakan, Jokowi mengizinkan Johan Budi untuk ikut serta dalam pemilihan legislatif 2019 lantaran telah menjadi kebutuhan partai. Pramono pun menyebut, Johan Budi tak mencalonkan sendiri untuk menjadi caleg namun ia mendapatkan tawaran dari partai berlambang banteng tersebut.

“Pak Johan Budi telah meminta izin dari bapak Presiden dan telah memberikan izin karena memang baik Pak Johan maupun PDIP karena memang Pak Johan akan maju dari PDIP kalau nggak salah dari Dapil 7 Jatim,” kata Pramono di kantornya, Jakarta, Selasa (17/7).

Ikuti Whatsapp Channel Republika