REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir menilai, munculnya bakal calon wakil presiden dari kalangan nonpartai politik menandakan masyarakat menginginkan cawapres yang profesional. Namun, ia menilai yang terpenting cawapres harus punya kecocokan dengan Joko Widodo (Jokowi).
"Profesionalisme cawapres belum cukup karena harus juga memiliki chemistry dengan capres-nya yaitu Joko Widodo," kata Inas di Jakarta, Jumat (13/7).
Inas mengatakan munculnya nama-nama dari nonparpol seperti Sri Mulyani, Mahfud MD dan Ma'ruf Amin, digulirkan oleh masyarakat yang menginginkan Jokowi punya cawapres yang profesional. Menurutnya, keinginan masyarakat agar cawapres yang dipilih Jokowi dari kalangan nonpartai menandakan, bisa saja Jokowi lebih diminati daripada Prabowo Subianto.
"Munculnya tokoh nonparpol seperti Sri Mulyani, Mahfud MD, dan Ma'ruf Amin, artinya Jokowi lebih diminati daripada Prabowo bukan?," ujarnya.
Namun dia menegaskan bahwa Hanura tetap konsisten menyerahkan keputusan kepada Jokowi untuk menentukan siapa cawapres yang akan mendampingi Jokowi. Selain itu menurut dia, Hanura menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk mengusung cawapres karena pasti memiliki berbagai macam pertimbangan dalam keputusannya.
"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi namun harus memiliki chemistry," katanya.
Baca juga: Politikus Nasdem: Lebih Baik Cawapres Jokowi dari Nonparpol
Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Taufiqulhadi menilai sebaiknya calon wakil presidem yang akan mendampingi Joko Widodo bukan dari partai politik. Hal ini kata Taufiqulhadi untuk menjaga soliditas koalisi di poros Jokowi
"Itu lebih baik untuk menjaga soliditas koalisi. Saya berharap parpol tidak perlu memasukkan kadernya menjadi cawapres. Itu lebih baik dan akan membangun sebuah situasi yang mendukung kebersamaan," ujar Taufiqulhadi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/7).
Menurutnya, dengan dipilihnya cawapres non partai politik, tidak akan ada partai politik yang merasa mengambil keuntungan dalam situasi tertentu. "Saya berpikir, jangan ada hasrat berlebihan menempatkan kader menjadi wakil dari parpol untuk menjadi cawapres," ujar Taufiqulhadi.