REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo mengatakan partainya realistis dalam pembahasan koalisi dengan Partai Gerindra dan PKS. PAN tidak akan memaksakan ketua umunya Zulkifli Hasan sebagai kandidat pada pemilihan presiden (pilpres) 2019.
Menurut Dradjad, partainya tidak ingin memaksakan kehendak dan mencoba realistis karena elektabilitas ketua MPR tersebut belum terlalu tinggi. Terutama, ia menyebutkan, saat dibanding dengan pejawat, Joko Widodo (Jokowi).
Kendati demikian, ia mengatakan, Zulkifli merupakan kader yang paling diutamakan untuk ditawarkan sebagai capres dari PAN dalam pembicaraan bersama partai koalisi, tidak terkecuali dengan Gerindra dan PKS.
Selain Zulkifli, PAN juga sudah mengajukan empat nama ke koalisi yang dapat dipertimbangkan sebagai capres ataupun cawapres.
"Ada Pak Amien (Rais), Pak Tris (Soetrisno Bachir), Pak Zulkifli dan Pak Hatta Rajasa,” kata dia ketika dihubungi Republika.co.id, Jumat (13/7).
Ia mengatakan, empat nama tersebut telah disampaikan kepada publik. Tiga nama lain, terutama Amien Rais, dimunculkan untuk meningkatkan awareness masyarakat sekaligus mendorong kader dari partai lain ikut aktif.
Dradjad mengakui ada dinamika politik dalam pembahasan koalisi bersama Gerindra dan PKS. Di antaranya ketika Demokrat melakukan manuver dengan melakukan pendekatan ke Gerindra.
Akan tetapi, Dradjad menegaskan, dinamika itu masih dalam batas normal termasuk perbedaan pandangan pada tiap pertemuan. Sejauh ini, Dradjad mengakui masih belum ada kesepakatan dalam koalisi oposisi.
Dradjad menjelaskan, kini koalisi oposisi masih terus melakukan perhitungan untuk maju ke Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Setiap partai masih membuat formula dan skenario yang berpeluang menang.
Djadjad juga mengungkapkan skenario itu termasuk menghubungi lembaga survei untuk memetakan figur profesional yang bisa ditarik ke koalisi dan maju pada Pilpres 2019. Kalaupun figur profesional yang maju, koalisi tetap akan memperhitungkan kompensasinya bagi tiap partai. "Kami akan hitung-hitung lagi untuk skenario itu," ujar Dradjad.
Dradjad mengatakan, kemungkinan akan ada dua akhir dari koalisi oposisi. Pertama, mengambil kader dari salah satu partai politik sebagai cawapres.
Kedua, bagi mereka yang tidak ‘diambil’, akan disediakan kompensasi berupa jabatan menteri. "Nanti akan ada hitungan lagi, berapa posisi menteri yang disodorkan," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika