Rabu 11 Jul 2018 12:11 WIB

Mahfud MD Mengaku tak Tahu Isu Dijadikan Cawapres

Mahfud akan memberikan jawaban langsung kepada Jokowi.

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Muhammad Hafil
Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD memberikan keterangan seusai konferensi pers di kantor BPIP, Jakarta, Kamis (31/5).
Foto: Republika/Gumanti Awaliyah
Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD memberikan keterangan seusai konferensi pers di kantor BPIP, Jakarta, Kamis (31/5).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD disebut sebagai salah satu tokoh yang santer dikabarkan menjadi calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2019 mendatang. Mengenai kabar tersebut, Mahfud mengaku belum mengetahuinya.

"Saya tidak tahu. Kan bukan saya yang memasukkan," kata Mahfud saat dikonfirmasi di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (11/7).

Mahfud masih enggan menjawab lebih perinci terkait masa depannya di kontestasi presiden mendatang. Dia mengaku akan memberikan jawaban secara langsung ke Jokowi. "Nanti saya jawab. Saya jawabnya ke Pak Jokowi," ucap Mahfud.

Sejauh ini, Mahfud mengaku belum ada komunikasi lebih lanjut mengenai Pemilihan Presiden 2019 dengan Presiden Jokowi. Tetapi, dia tak menampik selalu menjalin komunikasi dengan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

"Tidak ya (kalau bicarakan soal politik). Kalau soal pilpres, tidak ada ya," kata Mahfud.

Nama lain yang cukup santer terdengar sebagai cawapres Jokowi adalah Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purn TNI Moeldoko. Kendati demikian, sama seperti Mahfud, Moeldoko enggan berspekulasi terkait isu cawapres tersebut.

"Saya tidak mau kalau-kalau, saya tidak mau spekulasi. Sudahlah, sekarang apa yang ada saya hadapi, saya hadapi dengan baik," kata Moeldoko saat ditanya ihwal isu cawapres Jokowi, Ahad (8/7).

Moeldoko masih belum mau berujar banyak terkait masa depannya dalam kontestasi politik Indonesia. Ia mengaku akan lebih berfokus pada pekerjaannya saat ini.

Saat ini, Moeldoko menjabat sebagai ketua Himpunan Keluarga Tani Indonesia (HKTI) dan kepala staf kepresidenan. Dua posisi tersebut adalah hal yang menjadi prioritas mantan panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) tersebut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement