REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mendorong setiap daerah agar dapat bersaing secara efisien untuk menarik investasi, dan menumbuhkan perekonomiannya. Diharapkan, setiap daerah dapat saling mempelajari kelebihan masing-masing sebagai upaya untuk mengurangi tingkat ketimpangan dan mewujudkan pembangunan nasional yang merata.
Jusuf Kalla mengatakan, setiap daerah mempunyai ciri khas dan sumber daya alam yang berbeda. Misalnya saja, di Sumatra memiliki banyak perkebunan dan hasil tambang yang cukup besar, begitu pula dengan di Kalimantan dan Sulawesi. Sementara di Jawa terdapat pertumbuhan industri dan kekuatan sumber daya manusia yang cukup masif.
Menurut Jusuf Kalla, berbagai kekayaan sumber daya alam, industri, maupun modal sumber daya manusia tersebut diharapkan dapat menjadi kekuatan untuk menurunkan tingkat ketimpangan bangsa. "Karena itulah perlu saling belajar satu sama lain daripada kemajuan-kemajuan masing-masing daerah, kalau Jawa Timur terdapat perkembangan industri, bagaimana Kalimantan belajar dari Jawa Timur, memang itulah suatu cara kita memajukan pembanunan dari bangsa yang luas ini," ujar Jusuf Kalla dalam pidatonya di acara Indonesia Development Forum di Hotel Ritz Carlton, Selasa (10/7).
Menurut Jusuf Kalla, setiap daerah harus mempunyai kebijakan masing-masing untuk memajukan wilayahnya dan menumbuhkan perekonomiannya. Adapun berbagai macam ide dan pengalaman pembangunan di masing-masing daerah perlu menjadi pelajaran secara nasional, terutama dalam mengatasi kesenjangan dan ketimpangan.
"Oleh karena itu maka berbagai upaya telah dijalankan oleh negeri ini untuk mengatasi ketimpangan, artinya ialah bagaimana memajukan daerah-daerah yang jauh, yang di pinggir, yang masih ketinggalan, maka salah satu program pemerintah sekarang adalah memajukan daerah yang tertinggal, daerah pinggiran dan juga daerah terbelakang," ujar Jusuf Kalla.
Ketimpangan merupakan persoalan yang setiap saat dapat terjadi di Indonesia. Jusuf Kalla menegaskan, timbulnya ketimpangan bukan hanya menyebabkan adanya masalah ekonomi namun juga permasalahan sosial dan politik.
Oleh karena itu, salah satu langkah pemerintah di era reformasi yakni memberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk memajukan wilayahnya masing-masing. Melalui, otonomi tersebut diharapkan setiap daerah memiliki tingkat kemajuan yang sama sehingga dapat menurunkan angka gini ratio.
"Telah banyak usaha dijalankan, kita berbicara tentang productivity, kita berbicara tentang infrastruktur, kita bicara tentang listrik masuk desa, kita bicara tentang DAU, DAK semuanya itu upaya untuk kemajuan daerah, kesamaan daerah," kata Jusuf Kalla.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
