REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar mengatakan ada banyak masalah yang ada di wilayahnya. Wali kota yang baru dilantik pada Kamis (5/7) ini menyebut akan memprioritaskan normalisasi Kali Ciliwung.
"Kita akan lakukan percepatan normalisasi Ciliwung, itu pesan Pak Gubernur," kata Anwar usai pelantikan di Balai Kota, Kamis (5/7).
Anwar mengatakan, tanah-tanah yang belum dibayarkan akan diselesaikan secepat mungkin. Persoalan ini, kata dia, harus ditangani dengan baik agar warga merasa nyaman dengan lingkungannya. Semua pekerjaan, menurutnya, harus ditangani secara komprehensif.
"Jadi harus tata wilayah. Pak Gubernur bilang harus bangun birokrasi yang kompak, solid, tidak kerja parsial, tapi kerja bersama," ujar dia.
Anwar dan empat wali kota administrasi di Jakarta serta bupati Kepulauan Seribu hari ini dilantik Gubernur Anies Baswedan. Selain itu, beberapa pejabat eselon II juga dirotasi untuk kebutuhan penyegeran dalam menjalankan tugas mereka.
Sementara itu, DPRD DKI Jakarta berharap para pejabat yang baru dirotasi bisa mengutamakan pelibatan masyarakat sekaligus melindungi hak-hak mereka.
"Saya lihat orientasi pemerintahan sekarang ini kan pelibatan masyarakat, keberpihakan rakyat kecil, itu tugas utama khususnya untuk wali kota," kata Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana di Balai Kota.
Triwisaksana mengatakan, wali kota dan bupati harus melibatkan sebanyak-banyaknya warga dalam setiap rencana pembangunan di wilayahnya masing-masing. Kepentingan-kepentingan yang selama ini termarjinalkan seperti penggusuran, kata dia, harusnya jadi satu hal yang dihindari.
"Musrembang harus jadi forum bagiamana rakyat itu berdaulat. Mudah-mudahan masyarakat bawah bisa berdaya," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.
Hal yang sama juga diungkapkan Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Syarif. Politikus Partai Gerindra ini berharap pejabat yang baru saja dilantik selalu mengedepankan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan programnya. Selain itu, kata dia, pejabat bisa lebih memadukan program DKI dan pemerintah pusat.
"Bisa menyinkronkan program pemerintah pusat dan DKI. Catatan pentingnya adalah melindungi hak-hak rakyat yang termarginalkan. Mulai sekarang harus dikembangkan dan disentuh, dekati masyarakat. Pemerintah itu sebagai kolaborator, menstimulus masyarakat bekerjasama program-program, bukan hanya menjadi pelayan," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
