REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Papua pada Rabu (27/6) masih mengalami sejumlah kendala. Salah satu yang menjadi permasalahan, yakni seorang ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Puncak Jaya sempat membawa kabur kotak serta surat suara.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto melaporkan, kasus dibawa kaburnya kotak beserta surat suara oleh ketua KPPS tersebut sudah teratasi. "Pelaku sudah bisa ditangkap," kata Wiranto saat menggelar konferensi pers di Markas Besar Polri, Jakarta, Rabu (27/6).
Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian, yang pernah menjadi kapola Papua selama dua tahun, menerangkan, kejadian seperti itu memang kerap terjadi. Menurut dia, kejadian tersebut karena unsur primordialisme, keberpihakan suku, dan keluarga.
Mengenai kasus yang terjadi, Tito memastikan hak tersebut hanya terjadi di satu TPS dan sudah teratasi. "Dilaporkan sudah ditangkap dan dibawa," ujarnya di Markas Besar Polri, Jakarta, Rabu (27/6).
Ia menambahkan peristiwa ini memang membuat pemungutan suara tertunda. Namun, ia memastikan, pemungutan suara susulan akan dilakukan di wilayah tersebut. Sebagain daerah lainnya bisa melanjutkan pemungutan suara.
Penundaan pilkada
Wiranto menerangkan persoalan lain terkait penyelenggara Pilkada Serentak 2018 di Papua. Ia mengatakan, di Kabupaten Paniai, Papua masih ada perbedaan pendapat antara KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten.
KPUD Provinsi menghendaki adanya dua calon kepala daerah sementara KPUD Kabupaten menghendaki adanya satu calon tunggal. Mengenai permasalahan ini, kata Wiranto, masih dibicarakan lebih lanjut oleh pelaksana pemilu dan instansi terkait.
"Sementara untuk satu ini ditunda hingga keadaan lebih kondusif,” kata Wiranto.
Di Nduga, pilkada juga terpaksa ditunda. Usai penyerangan oleh kelompok bersenjata pada Jumat (22/6) dan Senin (25/6), logistik pilkada pun tidak dapat tersalurkan dengan baik.
Wiranto mengatakan, Logistik masih sulit diantarkan sehingga penyelenggaraan pemilu di Nduga harus ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. "Ditunda dulu sampai keadaan memungkinkan untuk penerimaan logistik," kata dia.
Selain di Papua, Wiranto mengatakan, penundaan pemungutan suara juga terjadi di sebuah TPS di Morowali Sulawesi Tengah. Penundaan lantaran kondisi alam di wilayah tersebut.
Ia mengatakan, Banjir menyebabkan logistik belum terkirim. Bila keadaan sudah membaik, kata Wiranto, logistik segera dikirim dan dilakukan pemungutan suara.
Terlepas dari permasalahan-permasalahan tersebut, Wiranto mengklaim, secara umum penyelenggaraan Pilkada Serentak di Indonesia sudah baik. Menurutnya, dari 387.568 TPS penyelenggara Pilkada di 171 daerah, tidak lebih dari 10 TPS yang mengalami permasalahan berarti.
"Saya kira ini rasio yang sangat kecil, secara umum pilkada serentak sukses aman dan terkendali," kata Wiranto.
Dengan demikian, ia pun merasa perlu mengucapkan selamat dan terima kasih atas kerja keras dan kerja tuntas semua pihak. “Semua penyelenggara Pemilu, Polri, TNI dan BIN," ujarnya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika