Rabu 27 Jun 2018 13:20 WIB

Pilkada 2018 Dipastikan Gagal Serentak

Masalah keamanan dan penyaluran logistik menjadi penyebab pilkada gagal serentak.

Rep: Gumanti Awaliyah/ Red: Muhammad Hafil
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto
Foto: Republika/Iman Firmansyah
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto

REPUBLIKA.CO.ID,  BOGOR -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengaku pihaknya masih menangani masalah di dua kabupaten di Provinsi Papua yang batal menyelenggarakan pilkada serentak pada Rabu (27/6) hari ini. Dua daerah tersebut adalah Kabupaten Nduga dan Paniai.

"Di Papua masih ada dua daerah yang terkendala karena pendistribusian logistik belum selesai karena situasi keamanan yang tidak kondusif. Tapi sekarang sedang proses pengamanan, sedang ditangani," ungkap Wiranto sehabis meninjau pelaksanaan pilkada di TPS 7 Kelurahan Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor, Rabu (27/6).

Menurut Wiranto, Kabupaten Nduga tidak bisa melaksanakan pilkada serentak karena pendistribusian logistik belum selesai akibat situasi keamanan yang tidak kondusif. Terlebih dua hari lalu, pesawat Trigana Air yang membawa 18 anggota Brimob ditembaki oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB). Padahal, mereka bertugas untuk mengamankan proses pilkada serentak di Kabupaten Nduga.

"Aparat keamanan dari Brimob ditembaki sehingga logistiknya masih terlambat," kata Wiranto.

Sementara itu, di Kabupaten Paniai pelaksanaan pilkada ditunda karena terjadi konflik setelah penetapan dua pasangan calon bupati dan wakil bupati. "Masyarakat menghendaki satu calon. Ini masih ribet. Perlu diselesaikan dulu," kata Wiranto.

Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan pilkada di dua kabupaten tersebut terpaksa ditunda dan baru akan dilaksanakan pada saat situasi dan kondisi di wilayah itu sudah betul-betul kondusif. "Tapi akan dilaksanakan di kemudian," kata Wiranto menegaskan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement