REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah memprioritaskan logistik pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Tengah 2018 untuk wilayah terdepan. Khususnya wilayah yang membutuhkan akses penyeberangan laut.
Terkait Hal ini, KPU Provinsi Jawa Tengah telah meminta penyelenggara pemilihan di daerah yang bersangkutan, untuk mengkoordinasikan pengamanan logistik pilgub tersebut bersama dengan aparat keamanan terkait.
Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Joko Purnomo mengatakan, logistik pilgub Jawa Tengah 2018 ini, sesuai jadwal baru akan didistribusikan ke tiap kecamatan, Sabtu (23/6) besok.
Selanjutnya logistik ini akan digeser dari kecamatan ke masing- masing desa/ kelurahan dan seterusnya hingga tiba di masing- masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Selasa (26/6).
Namun untuk wilayah tertentu yang tidak memiliki sarana transportasi darat dan aksesnya hanya bisa dilakukan dengan penyeberangan laut, sudah didistribusikan lebih awal ke kecamatan.
Seperti Karimunjawa dan Nusakambangan sudah kita distribusikan ke masing- masing kecamatan, Kamis (21/6) kemarin. Pendistribusian lebih awal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk sampai ke TPS masih membutuhkan waktu dan hanya mengandalkan transportasi laut.
“Misalnya di Karimunjawa, logistik untuk sampai ke TPS di pulau Parang masih butuh penyeberangan lagi, karena satu- satunya trasnportasi yang ada hanya perahu penyeberangan,” kata Joko, Jumat (22/6).
Terkait dengan logistik untuk pilgub Jawa Tengah 2018, lanjutnya, sudah disegel dalam kotak suara pada Selasa (14/6) lalu atau sebelum Idul Fitri 1439 Hijriah lalu. Sehingga untuk pengiriman ke daerah prioritas tersebut tidak ada masalah.
Bahkan untuk proses pengirimannya KPU juga berkoordinasi dengan Syahbandar setempat. “Khusus untuk Karimunjawa memang sudah seizin syahbandar, karena penyeberangan ke kepulauan ini sangat tergantung dengan cuaca dan gelombang laut,” lanjut mantan Ketua KPU Kabupaten Wonogiri ini.
Ia juga memastikan pengiriman logistik pilgub lebih awal tersebut juga aman. Karena mendapatkan pengawasan serta pengawalan dari aparat kepolisian setempat.
“Karena itu memang prosedur tetap (protap) pengiriman logistik pemilu/ pilgub. Bahkan masing- masing Polres hingga Polsek sudah tahu dan harus melaksanakan protap ini,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika