REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Penjabat Gubenur Jawa Barat Mochammad Iriawan mengingatkan agar semua aparatur sipil negara (ASN) bersikap netral menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2018. Pemungutan suara pilkada akan dilakukan pada 27 Juni 2018.
"Saya minta seluruh Aparatur Sipil Negara Pemda Provinsi Jawa Barat untuk menjaga netralitas dengan menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya," ujar Iriawan, Kamis (21/6).
Iriawan juga meminta ASN untuk mengajak masyarakat menyukseskan pilkada. Dia mengatakan, ASN dapat mengimbau masyarakat datang ke TPS tempat waktu. Cara ini, menurut Iriawan, dapat mencegah perbuatan dan perilaku yang akan mengganggu ketertiban dan kelancaran Pilkada di Jawa Barat.
Selain itu, ia meminta AS di Pemprov Jawa Barat agar tetap fokus bekerja selama pilkada. Menurut Iwan, ASN di Jawa Barat harus menunjukkan sebagai pelayan masyarakat dan aparatur pemerintah yang profesional.
Karena itu, ia mengimbau ASN untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu dan perkembangan politik temporer di tahun politik ini. Ia menambahkan, suasana akan cukup dinamis menjelang Pilkada Serentak 2018 dan persiapan Pemilu Serentak 2019.
Iriawan menyampaikan hal tersebut terkait pelaksanaan amanat Mentri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada pelantikan beberapa hari lalu. Ada dua tugas pokok selaku penjabat gubernur Jawa Barat.
Keduanya, yaitu mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menyukseskan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2018-2013.
Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan, Iriawan menerangkan, langkah pertamanya yakni menjalin komunikasi dengan seluruh jajaran di Pemprov Jabar. Selain apel pagi, ia juga menggelar rapat pimpinan.
Ia mengatakan, rapat itu digelar untuk menghimpun informasi secara cepat mengenai gambaran umum serta tugas dan fungsi perangkat daerah. Termasuk juga program, kegiatan, anggaran tahun 2018, serta hambatan, tantangan dan kendala yang secara prioritas harus segera ditangani.
Untuk menyukseskan Pilkada Jabar, Iriawan mengatakan, ia segera berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait seperti KPU, dan Bawaslu. Iriawan mengatakan, ia ingin Pilkada Jawa Barat terselenggara dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, damai, aman, dan demokratis. Hal tersebut dapat dicapai jika angka partisipasi politik masyarakat tinggi.
Selain itu, ia ingin, proses pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan penetapan hasil perolehan suaranya berlangsung lancar. Selain itu, kepala daerah yang terpilih sesuai dengan kehendak dan suara mayoritas masyarakat yang memilki hak pilih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
