KPK Terima Rp 5,47 M Pengembalian dari Anggota DPRD Sumut

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPK menerima total Rp 5,47 miliar yang dikembalikan oleh anggota DPRD Sumatra Utara (Sumut) terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumut periode 2009 - 2014 dan 2014 - 2019. Ada 38 tersangka dalam kasus ini.

"Sampai saat ini jumlah pengembalian uang ke KPK terus bertambah. Sudah sekitar Rp 5,47 miliar yang dikembalikan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (20/6).

Uang itu ditempatkan pada rekening sementara KPK untuk kepentingan pembuktian. "Pengembalian dilakukan oleh lebih dari 30 anggota DPRD Sumut," tambah Febri.

Hingga saat ini sudah lebih dari 200 orang saksi yang diperiksa KPK dalam perkara tersebut. "Proses hukum terhadap sektar 50 anggota DPRD Sumut ini kami harap dipahami dengan baik agar kejadian yang sama tidak terulang, baik untuk seluruh penyelenggara negara di Sumut atau pun daerah lain," ucap Febri.

Bentuk korupsi massal yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan penegak hukum seperti yang terjadi di Sumut, menurut Febri, memiliki daya rusak yang besar. "Karena itu kesadaran dari semua pihak terkait sangat dibutuhkan," tegas Febri.

KPK pada 3 April 2018 mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait dengan fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumut 2009 - 2014 dan 2014 - 2019. Mereka diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumut Gatot Puji Nugroho terkait pertama, persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012 - 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2013 -2014. Ketiga, terkait dengan pengesahan APBD Provinsi Sumut (TA) 2014 - 2015; dan keempat terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Sumut pada 2015.

KPK menduga 38 tersangka tersebut menerima fee masing-masing antara Rp 300 dan Rp 350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut. Atas perbuatannya, ke-38 tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berikut 38 tersangka yang telah ditetapkan KPK: