REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono, menampik dugaan penunjukan Komisaris Jenderal Polisi M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) dilatarbelakangi alasan politis. Menurutnya, tidak ada hubungan dilantiknya Iriawan dengan rencana pemenangan pasangan calon (paslon) tertentu di Pilkada Jabar 2018.
"Kalau kita lihat, paslon yang (diduga) didukung siapa? Paslon yang latar belakangnya dari TNI/Polri kan juga suaranya rendah juga toh. Saya kira ya tidak masuk akal kalau disangkutpautkan dengan tujuan memenangkan salah satu paslon dari TNI/Polri," ujar Sumarsono ketika dihubungi Republika, Senin (18/6).
Sumarsono meminta masyarakat dan berbagai pihak terus memantau kinerja Iriawan. "Dalam waktu sepekan, lihat bagaimana pergerakan beliau menjaga netralitas. Jika tidak netral, bisa juga diserukan buat dicopot lagi," tegasnya.
Sumarsono mengungkapkan jika netralitas dalam Pilkada Jabar sudah semestinya dipertaruhkan. Dia berharap, Pilkada Jabar yang hanya tinggal sembilan hari lagi menuju pemungutan suara nantinya tetap kondusif meski penunjukan Iriawan sempat menjadi polemik.
"Tidak mungkin netralitas kami pertaruhkan hanya untuk kemenangan paslon tertentu," tambahnya.
Lebih lanjut, Sumarsono menjelaskan jika ada alasan kuat dari Kemendagri terkait penunjukan pria yang kerap disapa Iwan Bule itu. Selain Jabar, masih ada sejumlah provinsi lain yang nantinya membutuhkan Pj Gubernur.
Dalam waktu dekat, Kemendagri juga akan melantik Pj Gubernur Sumatra Utara (Sumut). Sebab, masa jabatan Tengku Erry Nuradi sebagai Gubernur Sumut telah berakhir pada 17 Juni.
Untuk Pj Gubernur Sumut, dipastikan akan diambil dari pejabat di lingkungan Kemendagri. "Kenapa kami tidak pilih yang untuk Jabar dari Kemendagri? Karena nanti yang dari Kemendagri akan diplot buat Sumut, juga ada yang ke Maluku Tenggara, Maluku, dan sebagainya. Jadi kami ingin berbagi dengan instansi lain," tambahnya.
Pada hari ini, Mendagri Tjahjo Kumolo resmi melantik Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar di Gedung Merdeka, Kota Bandung. Pengangkatan Iriawan sebagai PJ Gubernur Jabar berdasarkan Keppres Nomor 106/P tahun 2018 Tanggal 8 Juni 2018. Jenderal bintang tiga Polri itu akan menjabat sebagai Pj Gubernur Jabar sampai gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil pilkada dilantik.
Iriawan mengaku akan bersikap netral dalam menghadapi Pemilihan Gubernur Jabar pada 27 Juni mendatang. Dia kini akan fokus menjalankan tugas gubernur termasuk memantau lancarnya pilkada.
"Kami akan mengawal pilkada ini, dengan estafet nanti akan memberikan pada gubernur definitif kami dan kami akan mengawasi ASN untuk netral, jelas itu prinsip kami, karena itu menjadi patokan kami menjabat," janjinya.
Iriawan juga mengaku siap mengemban jabatan sebagai Pj Gubernur Jabar selama beberapa bulan ke depan. "Kami harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kerja keras, untuk Jawa Barat. Karena kita tahu Gubernur Pak Aher pada masanya tentu banyak berhasil memimpin Jawa Barat selama 10 tahun," jelas Iriawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
