REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha berpendapat masuknya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020 harus dapat memperkuat peran PBB. Komisi I DPR RI, lanjutnya, mengapresiasi perjuangan keras Pemerintah RI untuk bisa menjadi anggota tidak tetap DK PBB.
Namun, kata dia, hasil tersebut jangan sampai membuat Indonesia menjadi sombong. RI harus tetap melakukan langkah-langkah strategis di kancah internasional dengan memegang peran penting dalam mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia sesuai amanah konstitusi.
"Masuknya Indonesia ke DK PBB ini harus dapat memperkuat kembali peran PBB yang kini makin melemah," kata Satya, Ahad (10/6).
Menurut Satya, sekarang peran PBB melemah di mata internasional dalam menjaga perdamaian dunia. Politisi Partai Golkar dari Dapil Jawa Timur IX ini mencontohkan, konflik di Suriah dan pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem menunjukkan lemahnya peran PBB.
"Kita harus kritis, termasuk kepada Pemerintah AS agar meninjau ulang aksi mereka yang memindahkan kedubesnya ke Yerusalem," katanya.
Ini menunjukkan bahwa RI punya wibawa di mata internasional di tengah turunnya kredibilitas PBB saat ini. "Pemegang hak veto, khususnya AS, justru sering kali secara unilateral tidak mematuhi DK PBB," ujarnya.
Karena itu, posisi strategis RI di DK PBB tersebut harus dimanfaatkan secara optimal dengan menjadi negara yang aktif menyuarakan perdamaian dunia, khususnya isu kemerdekaan Palestina dan terciptanya ketertiban dunia yang selama ini terlibat sengketa dan perang sipil.
Satya kembali mengangkat topi dan menyatakan salut untuk keberhasilan Indonesia yang bisa mengantarkan kembali menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Tercatat ini adalah kali keempat Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB.
"DPR menyambut baik atas hasil yang diperjuangkan Menlu RI di Majelis Umum PBB. Sebagai mitra, Komisi I DPR mengapresiasi hal itu. Memang sudah sepantasnya RI berperan aktif dalam perdamaian dunia sesuai mandat konstitusi kita," katanya.
Ia juga menambahkan, meski perjuangan garda depan ada di pihak pemerintah, andil lobi parlemen juga tak bisa diabaikan. Sebab, kata Satya, dalam setiap kunjungan luar negeri DPR ke parlemen-parlemen negara sahabat, selalu disampaikan pesan khusus untuk meminta dukungan kepada RI sebagai anggota tidak tetap DK PBB.
"Ini saya kira merupakan bentuk sinergi kesuksesan kolaborasi DPR dan pemerintah. DPR senantiasa menjalankan track two (2) diplomacy dalam setiap kunjungan kerja parlemen RI ke negara-negara sahabat. Kami selalu menyampaikan pesan agar Indonesia mendapat dukungan untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB," ujar Satya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
