REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Nasdem di DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus menilai Pemprov DKI masih lemah melakukan pendekatan kepada masjid-masjid yang terpapar paham radikalisme di Jakarta. Karena itu, pendekatan preventif ini sangat diperlukan sejak awal.
"Pemda DKI atau Gubernur DKI harusnya memprakarsai dialog rutin dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI), untuk temukan jalan terbaik mengatasi dan melakukan tindakan preventif," kata Bestari kepada wartawan, Kamis (7/6).
Seharusnya sejak awal, menurut dia, Pemda DKI bisa mencegah bila terindikasi masjid tersebut mulai terpapar paham radikalisme. Karena yang dilihat unsur radikalnya, adalah aktivitasnya bukan tempat masjidnya.
"Kalau masjid kan bukan benda hidup, tentunya yang beraktifitas adalah manusianya yang dicegah," ujarnya. "Karena itu Gubernur DKI harusnya bisa menggaransi kepada masyarakat Jakarta, masjid hanya untuk kegiatan ibadah saja," tambah dia.
Soal 40 masjid di Jakarta yang dikabarkan terpapar paham radikal ini, menurut Bestari harus jadi pelajaran berharga Pemda DKI. Masjid di DKI harus diawasi secara seksama, untuk menghindari paham radikal ini mengisi kegiatan-kegiata di masjid tersebut.
Maka, menurutnya, Masjid wajib dipelihara, bukan hanya fisiknya saja, namun agenda kegiatannya, agar jauh dari ideologi radikal. Sebab kegiatan yang bersifat radikal, masih mungkin mengisi diluar 40 masjid yang sudah terindikasi.
"Dampaknya bisa berakibat perpecahan dan permusuhan antar sesama kelompok masyarakat," ungkap Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sebelumnya mengatakan, pihaknya telah mengantongi data 40 masjid yang disebut telah disusupi paham radikal. Data masjid ini muncul dari Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, saat Presiden Joko Widodo bertemu tokoh praktisi sosial dan agama di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/6).
Sandiaga belakangan mengaku telah memiliki data 40 masjid tersebut, namun ia enggan membukanya kepada publik. Alasannya, Sandi tak ingin ada perpecahan di masyarakat. "Tentunya tidak mungkin kita umum-umumkan, akhirnya nanti menjadi perpecahan," kata Sandiaga Rabu (6/6).
Sandi pun ingin apabila MUI atau pihak yang berkewenangan meminta data tersebut bisa berhubungan langsung dengan pemprov DKI. Sebab Pemprov DKI diakui Sandi juga telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), untuk melakukan pembinaan terhadap takmir atau pengurus masjid di DKI Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
