REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih meminta pemerintah dan DPR RI tidak hanya memprioritaskan jabatan tertentu dalam seleksi pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Karena menurut dia, ada sebanyak 438.590 honorer K2 yang layak dipertimbangkan untuk diangkat.
"Bukan hanya tenaga pendidik dan kesehatan saja, tapi pekerja administrasi, penyuluh, dan lain-lain semuanya butuh kebijakan pemerintah yang adil dan bijaksana. Jadi jangan hanya profesi tertentu," ujar Titi di Jakarta, Kamis (7/6).
Dia mengatakan, semua profesi tersebut juga memiliki urgensi yang sama untuk diangkat seperti tenaga kesehatan dan guru. Selama ini ada kekhawatiran honorer K2 bila pemerintah hanya mengutamakan tenaga kesehatan dan guru, sebab di K2 yang terbanyak adalah tenaga administrasi.
"Kalau hanya guru dan tenaga kesehatan enggak adil. Jumlah mereka kan enggak banyak juga," ungkap Titi.
Dia menyatakan, banyak honorer K2 terutama tenaga administrasi yang gelisah. Mereka waswas bila tidak diakomodir dalam penyelesaian status honorer K2.
"Dalam raker yang disebut-sebut hanya guru dan tenaga kesehatan. Sedangkan tenaga administrasi enggak. Kalau mau menyelesaikan harusnya seluruhnya jangan dipilih-pilih," jelas dia.
Sebelumnya, pemerintah memprioritaskan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 untuk guru dan tenaga kesehatan. Saat ini Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih menghitung angka pasti kekurangan guru.
"Kita cari tahu berapa angka yang pasti dan berapa angka kekurangan guru, kita berharap dalam waktu dekat menteri pendidikan bisa memberikan laporan agar nanti bisa diputuskan untuk formasi tahun ini," ujar Menteri Pan-RB Asman Abnur belum lama ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika