REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersyukur gugatan kata pribumi yang diajukan Tim Advokasi Anti Diskriminasi Ras dan Etnis (Taktis) ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis hakim menilai tidak ada perbuatan melawan hukum dari kata pribumi yang disampaikan Anies.

"Alhamdulillah, saya bersyukur dan mari kita jalankan keputusan ini dengan dingin. Saya hormati putusan pengadilan," kata Anies di Jakarta Selatan, Senin (4/6).

Penggunaan kata pribumi diucapkan Anies saat memberikan sambutan pada pelantikan gubernur pada Senin (16/12/2017). Ketua majelis hakim Tafsir Sembiring Meliala saat membacakan menilai Anies tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Seperti diketahui, gugatan tersebut berawal saat Anies memberikan sambutan pada pelantikan gubernur. Sejumlah pihak, salah satunya Tim Advokasi Anti Diskriminasi Ras dan Etnis, melaporkan dan menggugat Anies Baswedan.

Gubernur Anies menjelaskan penggunaan diksi pribumi dalam pidato yang digelorakan di Balai Kota DKI, Senin (16/10). Penggunaan kata itu, menurut dia, konteksnya adalah era kolonialisme sebelum kemerdekaan. "Istilah itu digunakan untuk konteks pada saat era penjajahan," kata dia di Balai Kota DKI, Selasa (17/10).

Anies menceritakan sejarah panjang Republik Indonesia yang terjadi di Jakarta, seperti Sumpah Pemuda, perumusan garis besar Republik Indonesia, hingga proklamasi kemerdekaan. Anies mengatakan, setiap sudut di Jakarta menyimpan sejarah, sejak era Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, hingga Jakarta yang merupakan kisah pergerakan peradaban manusia.

Menurut Anies, berakhirnya penjajahan yang pernah terjadi di Jakarta selama ratusan tahun harus dijadikan momentum bagi pribumi melakukan pembangunan dan menjadi tuan rumah yang baik. "Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan (dijajah). Kini telah merdeka, saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ujar Anies.

Ikuti Whatsapp Channel Republika