REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Proses pemindahan pedagang kaki lima (PKL) yang sebelumnya menggelar lapaknya di tepi jalan layang Kelok Sembilan, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatra Barat berjalan tertib. Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Sumatera Barat (Sumbar) Zul Aliman menjelaskan bahwa proses penertiban dimulai sejak Sabtu (2/6) dan dilanjutkan Ahad (3/6).
Zul menyebutkan, sudah ada 70 pedagang yang pindah ke lokasi baru di jalan lama Kelok Sembilan. Sementara 80 PKL sisanya pindah pada Ahad (3/6) ini. Sedikitnya 100 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP dikerahkan untuk membantu pemindahan PKL Kelok Sembilan ke lokasi baru.
"Tidak ada ribut-ribut pada penertiban. Semua lancar. Pedagang sepakat untuk dipindahkan. Mereka bongkar lapaknya sendiri. Kami bantu memindahkan ke lokasi baru," ungkap Zul, Ahad (3/6).
(Baca: Pemerintah Siapkan Rest Area di Kelok Sembilan)
Wakil Gubernur Nasrul Abit mengingatkan pengguna jalan agar tidak memarkirkan kendaraan di sepanjang jalan layang Kelok Sembilan. Menurutnya, padatnya pedagang dan banyaknya kendaraan yang berhenti di jalan layang Kelok Sembilan selama ini berpotensi menimbulkan kecelakaan. Polisi juga memasang kamera pengawas (CCTV) untuk menindak pengguna jalan yang masih bandel berhenti di jalan layang.
"Masyarakat tak dibenarkan lagi berhenti dan memarkirkan kendaraan di atas jembatan layang, mulai 4 Juni 2018. Sebab, jembatan itu merupakan jalur penghubung antara Sumatera Barat dan Provinsi Riau, bukan tempat pemberhentian," katanya.
Pemerintah Provinsi Sumatra Barat juga merancang pembangunan tempat peristirahatan atau rest area di kawasan Kelok Sembilan, tak jauh dari jalan layang. Langkah ini menyusul pemindahan 156 pedagang kaki lima (PKL) yang sebelumnya menggelar lapak di tepi jalan layang yang menjadi ikon Kabupaten Limapuluh Kota tersebut. Rest Area yang ditargetkan rampung dibangun pada 2019 mendatang diharapkan mampu menampung seluruh pedagang hasil relokasi.
Pembangunan rest area Kelok Sembilan nantinya akan memanfaatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pemprov Sumbar juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) karena sebagian kecil lahan yang akan dibangun rest area merupakan hutan lindung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
