REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Sri Handayani
Sandiaga Uno mulai memainkan peran sentral sebagai politisi Partai Gerindra. Pilpres masih lama, namun manuver politik yang dimainkan Sandi cukup memberikan pesan serius terhadap lawan. Mendagri Tjahjo Kumolo pun menegur keras atas pesan politik sang wakil gubernur DKI Jakarta itu.
Dalam acara Sekretariat Bersama (Sekber) Pemenangan Gerindra-PKS pada 10 Mei lalu, Sandiaga membandingkan situasi politik di Malaysia dengan di Indonesia. Sandi membandingkan Najib Razak yang kalah dari Mahathir Mohamad dengan Joko Widodo.
Intinya, apa yang terjadi pada Najib bisa menimpa calon petahana di Indonesia pada pilpres mendatang. Sandi pun berdalih konteks pembicaraan saat itu bukan sebagai wakil gubernur, tetapi sebagai Ketua Tim Pemenangan Pilpres Partai Demokrat.
Pada acara Sekber itu Sandiaga mendapat pertanyaan mengenai apa yang bisa dipelajari dari pemilihan umum yang terjadi di Malaysia. Ia menegaskan, tidak bisa disamakan antara Indonesia dan Malaysia di mana kedua negara memang berbeda, sistem berbeda.
Memang, kata Sandi, ada persamaan di antara keduanya. Sandi menyebut lapangan kerja semakin sulit dan biaya hidup semakin tinggi. Ia menilai, pemerintah Najib Razak tidak berhasil memecahkan kedua permasalahan tersebut.
Hal yang sama, jelas Sandi, juga terjadi di Indonesia. Lapangan pekerjaan di negara ini dinilai masih sulit dicari. Di Jakarta, khususnya, tingkat pengangguran masih tinggi, masih ada sekitar 400 ribu warga hidup di bawah garis kemiskinan.
Sandiaga menegaskan ia tak hanya mengkritik pihak luar, dalam hal ini Jokowi. Pernyataan itu dinilai mengandung kritik terhadap dirinya sendiri.
"Dan saya sangat kritis terhadap diri saya sendiri. Jangankan terhadap siapapun di luar, kepada Pemprov sendiri saya juga kritis. Apa yang salah, saya sebut salah. Apa yang benar, saya dukung," kata dia, Jumat (1/6).
Sandiaga menyatakan sebagai seorang wakil gubernur, dirinya sangat mendukung Pemerintah Pusat. Ia sangat mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
Kritik Sandiaga kepada Presiden Joko Widowo ini pun berbuah teguran dari Mendagri Tjahjo Kumolo. Tjahjo mengatakan, tak semestinya sebagai wakil gubernur Sandiaga mengkritik Presiden. "Tidak etis," kata Mendagri.
Juga, tidak bisa dibandingkan antara Najib dan Jokowi. Kata Mendagri, Najib jatuh dan kalah karena korupsi besar-besaran yang dia lakukan. Sebaliknya, Jokowi sama sekali tidak korupsi.
Aturan tertulis
Menanggapi hal tersebut, Sandiaga meminta Mendagri membuat aturan tertulis. Pasalnya, ketika menyampaikan kritik itu, ia merasa tak sedang menjalankan tugas sebagai wakil gubernur.
Sandiaga merasa tak sendiri. Menurut dia, banyak pejabat publik menjalankan peran ganda sebagai petugas partai politik.
Tanpa menyebut nama tertentu, Sandiaga menyindir beberapa menteri yang berkampanye di luar tugas kenegaraannya. "Dan itu ya sah-sah saja. Tapi kalau oposisi yang melakukan itu, apakah tidak diperbolehkan?" tanya dia.
Apabila tidak diperbolehkan, kata Sandiaga, Mendagri seharusnya mencantumkannya dalam peraturan tertulis. Apabila hal itu dilakukan, Sandiaga mengatakan akan mematuhi aturan tersebut. Ia akan menyampaikan kebijakan itu kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang memberinya mandat sebagai ketua tim pemenangan.
"Apa yang disampaikan Pak Menteri Dalam Negeri menjadi catatan khusus saya. Para menteri nanti pada saat mereka berkampanye, berkampanye sebagai apa? Sebagai menteri atau bagian daripada parpol," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika