REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satu tahun menjelang berakhirnya masa jabatan, Presiden Joko Widodo menerima kedatangan para keluarga korban pelanggaran HAM di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (31/5). Namun pada pertemuan itu, Jokowi tidak didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto dan Jaksa Agung Prasetyo. Kedua pejabat tersebut merupakan pihak yang mengurusi pengusutan kasus pelanggaran HAM.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nasir Djamil menyoroti pertemuan tersebut. Menurutnya para aktivis HAM banyak yang kecewa karena janji-janji presiden Joko Widodo terkait dengan penegakan HAM itu banyak melesetnya. Bahkan pertemuan tersebut dinilai lebih condong kepencitraan dibanding menyelesaikan masalah HAM yang menjadi salah satu janji kampanyenya.
"Pertemuannya dengan korban pelanggaran HAM yang setiap kamis menggelar aksi di depan istana lebih kepada pencitraan ketimbang ingin menyelesaikan tuntutan para pengunjuk rasa yang sejak Jokowi jadi presiden hingga sekarang tidak jelas alias gelap," jelas Nasir Djamil, saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat (1/6).
Lanjut Nasir, karena itu setelah empat tahun di Istana Negara lalu presiden menemui mereka maka ini menunjukkan bahwa presiden Joko Widodo sedang mempolitisasi isu HAM. Hal itu dilakukannya untuk mendapat simpati dari pegiat HAM.
Bahkan Nasir Djamil mengatakan, selama pemerintahan Jokowi perlindungan dan penegakan HAM boleh dikatakan jeblok. "Menjelang pilpres tentu kandidat yang akan maju melakukan berbagai kegiatan yang boleg dikatakan sebagai pencitraaan, tidak terkecuali Presiden Joko Widodo," ujar Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Sebelummya, juru bicara presiden, Johan Budi menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu Joko Widodo ingin mendengarkan permintaan dari keluarga korban. Menurutnya, pertemuan Jokowi dengan keluarga korban pelanggaran HAM sebenarnya sudah digagas sejak lama. Namun, baru hari ini terlaksana.
"Pertemuan ini lebih banyak Presiden ingin mendengar dulu. Tapi pertemuan singkat, tidak bisa dijelaskan secara detail," kata mantan Johan Budi.
Kemudian meski tidak didampingi Wiranto dan Jaksa Agung, Johan memastikan bahwa Jokowi berjanji akan segera menindaklanjuti hasil pertemuan dengan keluarga korban pelanggaran HAM. Ia menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo berjanji akan segera memanggil Jaksa Agung dan Menko Polhukam untuk membicarakan perwakilan korban beberapa kasus HAM masa lalu tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika