REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono mengatakan ada lima masalah mendasar terkait Pancasila. Salah satunya adalah distorsi pemahaman terhadap Pancasila.

“Hal itu terjadi karena sejak 1998 Pancasila tidak lagi diajarkan, sehingga memori generasi muda tentang Pancasila cenderung kosong,” kata Haryono dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Rabu (30/5).

Hariyono mengungkapkan, BPIP kini sedang menyusun garis-garis besar pembinaan Pancasila. Problem lain, Hariyono mengungkapkan, adalah ekslusivisme. Sehingga, kata dia, terjadi segregasi atau pemisahan sebuah golongan dari golongan lainnya secara sosial.

“Seharusnya inklusivitas dikembangkan di mana-nama. Sebab, sebuah peradaban hanya muncul di dalam kondisi inklusif. Di sana ada makna dari memberi dan menerima,” katanya.

Persoalan selanjutnya adalah terkait pendidikan. Menurut Haryono, pendidikan Pancasila tidak bisa dilakukan secara top down. Tapi, harus memasukkan nilai Pancasila dalam problem yang ada di masyarakat.

Hal lain yang menjadi pencermatan BPIP, kata Haryono, terkait proses pelembagaan. Diketahui, sambung dia, saat ini masyarakat kesulitan mencari teladan.

"Bahkan dalam dunia seni budaya, seni rakyat kita, tidak memberikan optimisme pada anak didik Indonesia. Misalnya, di Indonesia, hampir semua film mengisahkan kekalahan. Sehingga anak berpikir, kita adalah keturunan bangsa kalah,” tuturnya.

Itulah sebabnya, Hariyono mengatakan, BPIP sedang mengembangkan pola pendidikan dan pelatihan yang menjadikan Pancasila menjadi sumber kreasi dan prestasi.

Hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini antara lain Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Sulthonul Huda dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Rosarita Niken Widiastuti.

Baca juga, JK: BPIP Diisi Negarawan tak Perlu Dibenturkan dengan Gaji.

Belakangan BPIP menjadi sorotan menyusulnya besarnya gaji para petinggi lembaga tersebut. Sejumlah pihak mengkritik jika tugas dan tanggung jawab BPIP tak sebesar gaji yang diberikan. Namun pemerintah membela dan menegaskan jika pemberian gaji tersebut telah sesuai dengan hitungan.

Amri Amrullah

Ikuti Whatsapp Channel Republika