REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan menggelar pemilihan wakil Ketua DPD tambahan pada Kamis (31/5) besok. Pemilihan tersebut sebagai konsekuensi pengesahan perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3.
Perubahan aturan itu menyepakati penambahan pimpinan satu DPR, tiga MPR, dan satu DPD. Hingga kini, hanya DPD yang belum melantik tambahan pimpinan, sedangkan MPR dan DPR telah lebih dahulu menggelar pelantikan.
"Ya penambahan satu pimpinan, (pemilihan) besok jam 10-11," ujar Ketua DPD Oesman Sapta Odang (Oso) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5).
Oso mengungkap kriteria pimpinan DPD tambahan dapat berasal dari perwakilan wilayah barat, timur, atau tengah. Sebab, saat ini pimpinan yang ada telah mewakili tiga wilayah tersebut.
"Siapa aja yang terpilih. Kecuali daerah yang sudah terpilih enggak boleh,” kata dia.
Oso mencontohkan senator dari Kalimantan Barat, Maluku, dan Sumatra Utara, tidak boleh lagi mencalonkan diri. Sebab, daerah-daerah tersebut merupakan wilayah asal pimpinan DPD RI sekarang ini.
Oso berasal dari Kalimantan Barat, Maluku diwakili oleh Nono Sampono, dan Damayanti Lubis berasal dari Sumatra Utara. “Yang lainnya boleh ikut, barat, tengah, timur boleh ikut," kata Oso.
Saat ditanya kandidat terkuat pimpinan DPD tambahan, Oso enggan menjawabnya.
Sebelumnya, Selasa (27/3), Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nono Sampono mengungkap pelantikan pimpinan DPD tambahan baru bisa dilakukan setelah ada perubaham tata tertib (Tatib) DPD. Menurutnya, hal ini berbeda dengan DPR dan MPR.
Itu karena selama ini pimpinan didasarkan basis wilayah. Dengan demikian, jika ada tambahan maka akan mengubah basis tiga wilayah yang ada saat ini.
"Dengan adanya 4 berarti kan seperti apa. Ada konsep kita ingin membagi dua wilayah, sehingga dua Indonesia Barat, dua Indonesia Timur. Sekarang kan (ada) Indonesia Tengah. Itu harus diubah melalui tatib," ujar Nono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3).
Begitupun, penentuan calon pengganti Wakil Ketua MPR dari unsur DPD juga akan dilakukan bersamaan. "Sama itu yang paling berpeluang adalah pimpinan alat kelengkapan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
