REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) melayangkan kritik atas terbitnya Perpres No 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menurut Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus, terbitnya Perpres tersebut momentumnya tidak tepat serta melukai perasaan hati masyarakat.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah faktor mengapa perpres itu sebenarnya tidak begitu genting untuk diterbitkan. Pertama, situasi makro dan mikro ekonomi kita yang ukuran pertumbuhannya masih sangat rentan. "Apalagi, situasi keuangan dihantui oleh instabilitas mata uang (kurs) rupiah terhadap dollar yang belum dapat diproyeksi pergerakannya," kata ujar Rifai melalui siaran persnya yang diterima Republika.co.id, Selasa (29/5).
Kedua, melemahnya daya beli masyarakat, pencabutan subsidi sejumlah komponen pokok, dan akselerasi pemerintah dalam mengatasi persoalan-persoalan sosial lainnya. Semisal kemiskinan, pengangguran, serapan tenaga kerja, dll.
Ketiga, sejatinya kerja-kerja pembinaan ideologi Pancasila merupakan panggilan jiwa dan terpenting adalah memberi panduan dan terpenting dapat menjadi suri tauladan bagi negara, bangsa, rakyat, dan generasi berikutnya.
Keempat, negara memang perlu mendukung kegiatan yang sifatnya penting dan strategis untuk masa depan pembangunan. "Tetapi perlu dipertimbangkan besarannya agar tidak memunculkan polemik dan kegaduhan," kata Rifai.
Kelima, di tengah potensi krisis sosial dan ekonomi, pemerintah harus cermat dan hati-hati dalam mengambil langkah, keputusan maupun kebijakan.
"Kaum muda mengingatkan, di tengah tahun politik ini, seluruh elite dapat bersatu padu, memberi contoh dan ketauladanan serta menjadi panutan, dan meletakan pondasi berharga yang dapat dirasakan oleh generasi di masa yang akan datang," kat Rifai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
