REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan penataan di Kota Tua. Tujuannya agar Kota Tua menjadi destinasi wisata yang terintegrasi dengan sistem pariwisata di Jakarta secara keseluruhan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan, Pemprov DKI memang tengah melakukan penataan secara mobile di DKI Jakarta. Tidak hanya di Tanah Abang, melainkan juga di Kota Tua.
"Kita lagi lakukan penataan, dan salah satu kita akan lakukan penataan mobile itu kan Tanah Abang itu penuh, dan sebagian mau dilakukan (secara) mobile di sana (Kota Tua)," kata Sandi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, Kamis (17/5).
Sandi menjelaskan, penataan itu juga termasuk penataan pedagang di kawasan lokasi binaan (lokbin) yang disediakan di Kota Tua. Pedagang mengeluh dengan lokbin yang jauh dari Museum Sejarah Jakarta sehingga pengunjung yang datang ke lokbin sepi. Karena itu, ada beberapa pedagang yang memilih mencari tempat baru, salah satunya di pinggiran jalan di sekitar wilayah Kota Tua.
Menurut Sandi, dalam melakukan penataan pedagang tersebut, sosialisasi diperlukan. "Tapi kita perlu sosialisasi lagi (kepada masyarakat)," katanya menambahkan.
Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua Norviadi Setio Husodo mengungkapkan, penataan Kota Tua tahap pertama telah mencapai 95 persen. Penataan kedua dan ketiga masih dalam proses perencanaan.
Penataan selanjutnya tersebut tidak menutup kemungkinan jika akan dilakukan terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang masih berjualan di sekitar Kota Tua hingga saat ini. Tepatnya di Jalan Lada, di samping Gedung Bank BNI.
Norviadi mengatakan, penataan PKL sedang dikaji. Kajiannya apakah kegiatan itu akan dibuat serupa dengan Tanah Abang atau dengan yang lain, atau mungkin agak berbeda.
"Semuanya masuk programnya di sana (tahap revitalisasi selanjutnya) dan akan dijadikan suatu hal yang menarik. Dan upaya ini untuk menghidupkan kembali jalur lokbin (lokasi binaan) pedagan kali lima. Dan itu domainnya dinas-dinas UKM," kata Norviadi saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (11/5).
Ikuti Whatsapp Channel Republika