REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Police Watch (IPW) meminta jajaran kepolisian mewaspadai masuknya 57 orang diduga anggota jaringan teroris ke Jakarta pascakerusuhan di rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. IPW menyebutkan puluhan orang orang itu berasal dari enam daerah.
Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan telah memperoleh data bahwa puluhan jaringan teroris itu sudah berada di Jakarta. "Dari data yang diperoleh IPW, sejak Jumat pukul 20.00, jaringan teroris ini sudah di Jakarta," tutur dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/5).
Neta melanjutkan, tiga orang berasal dari daerah Tegal dan 10 orang dari Pekanbaru. Mereka berangkat ke Jakarta melalui perjalanan darat dan singgah terlebih dulu di Lampung sebelum menyeberang ke Banten.
Selain itu, enam orang berasal dari kelompok Karawang pimpinan Abu Sayyaf. Mereka datang mengendarai sepeda motor.
Baca Juga: Polisi Amankan Dua Perempuan Bawa Gunting di Dekat Mako Brimob
Ada pula kelompok dari daerah Cirebon yang terbagi dua. Kelompok Cirebon pertama berjumlah tujuh orang dan dipimpin Heru Komarudin. Mereka datang dengan mobil sewaan lalu langsung membuka posko di Depok.
Dia mengatakan kelompok Cirebon kedua, yaitu Kelompok Suki. Mereka tidak terlacak karena menghilang.
Kelompok Indramayu pimpinan Sutomo, kata Neta, ada tujuh orang. Kelompok Tasikmalaya juga terbagi dua. Kelompok pertama berjumlah 10 orang dan dipimpin Rido. Mereka tiba di Jakarta dengan tiga mobil.
Dia menambahan pimpinan Ade Cawe terdiri dari lima orang dan datang dengan tiga sepeda motor. Namun, kelompok Ade Cawe ini sudah berhasil diciduk polisi.
“Satu tewas ditembak polisi dan tiga ditangkap, termasuk Ade Cawe. Sedangkan satu lagi berhasil kabur," ucap dia.
Baca Juga: Anggota Intel Brimob Jadi Korban Penusukan
IPW berharap polisi melakukan pagar betis agar kelompok teroris ini bisa segera diciduk sebelum beraksi menebar terornya. Bagaimanapun, menurut Neta, Polri perlu mengevaluasi dua kasus yang terjadi berturut turut di Mako Brimob.
Neta menyatakan banyak hal yang perlu dievaluasi. Di antaranya, buruknya profesionalisme, kacaunya koordinasi di internal polri, rendahnya kepekaan dan kepedulian aparatur kepolisian, serta tidak taatnya aparatur kepolisian pada Standard Operating Procedure (SOP).
Bahkan, menurut Neta, tidak adanya pengawasan atasan terhadap kinerja bawahan adalah penyebab utama terjadinya dua tragedi di Mako brimob. "Pernyataan Kapolri yang kaget melihat isi rutan itu over kapasitas adalah bukti nyata buruknya koordinasi dan kualitas pengawasan atasan terhadap bawahan di internal polri," katanya.
Jajaran kepolisian, lanjut Neta, perlu berintrospeksi dan mengevaluasi diri untuk menghadapi makin sadisnya aksi terorisme. Ini supaya tidak terus-menerus menjadi bulan-bulanan teroris, terutama pascakerusuhan di Rutan Mako Brimob di mana para teroris serasa mendapat angin.
"Polri perlu meningkatkan profesionalitasnya agar gerakan terorisme bisa segera dilumpuhkan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
