REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan, lembaga pemasyarakatan (lapas) masih banyak yang belum memiliki data pemilih secara lengkap. KPU akan kembali melakukan verifikasi terhadap data para pemilih yang saat ini menjadi penghuni lapas di 31 provinsi penyelenggara Pilkada 2018.
"Seringkali lapas yang ada di suatu kabupaten hanya memiliki data lengkap warga binaan yang berasal dari kabuaten itu saja. Sementara itu, warga binaan yang berasal dari wilayah lain biasanya tidak didata," ungkap Pramono kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/5).
Menurut Pramono, hak pilih semua penghuni lapas seharusnya didata, baik mereka yang berasal dari kabupaten setempat, maupun yang berasal dari luar kabupaten itu. Dia mencontohkan, jika kondisinya ada lapas di Sumedang, tetapi ada pemilih Pilkada Jawa Barat (Jabar) dari luar daerah itu, maka datanya tetap harus dicatat.
Sebab, penghuni lapas dari luar Sumedang itu tetap punya hak pilih di Pilkada Jabar. "Kondisi-kondisi seperti ini yang akan kami pantau terus untuk memastikan tidak satu pun warga negara yang tidak masuk data DPT," jelas Pramono.
Dia melanjutkan, data para pemilih lapas, yakni sebanyak 20 ribu pemilih di Sumatra Utara (Sumut) dan 37 ribu penghuni lapas di Jabar memang belum termasuk dalam data pemilih yang saat ini berstatus belum memiliki KTP-el. Sebagaimana diketahui, saat ini ada 849 ribu pemilih Pilkada 2018 yang belum memiliki KTP-el.
Pramono menuturkan, solusi yang akan ditempuh KPU yakni melakukan verifikasi kepada data pemilih di lapas yang memang belum masuk di DPT. "Kami cek apakah sudah masuk di DPT kami dulu, kalau tidak masuk, akan kami cek ke DPS Pilkada 2018. Kemudian kami juga cek kembali dengan data sistem administrasi kependudukan sehingga nanti tersaring dengan sendirinya, sisa berapa pemilih di lapas yang belum melakukan rekam data. Jadi semua akan kami pastikan dulu," tambah dia.
Terpisah, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar, mengatakan koordinasi dengan Dirjen Pemasyarakatan sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan data di lapas. Bawaslu juga mengantisipasi potensi suara pemilih yang hilang karena kondisi pendataan di lapas yang kurang baik.
"Jumlah yang belum masuk datanya ternyata banyak, misalnya kejadian di Sumut dan Jabar. Kami perlu melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai potensi suara yang hilang bagi rekan-rekan yang ada di lapas. Itu yang sekarang menjadi fokus Bawaslu," kata Fritz.
Ikuti Whatsapp Channel Republika