REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Polri melakukan operasi sterilisasi dalam pembebasan sandera di Markas Korps Brimob Kelapa Dua, Depok pasca terjadi penguasaan oleh napi terorisme sejak Selasa (8/5) malam. Operasi tersebut resmi diakhiri pada Kamis (10/5) pagi sekitar pukul 7.15 WIB.
Pada Kamis pagi tersebut, sempat terdengar beberapa kali ledakan dan dentuman senjata. Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin mengatakan ledakan tersebut merupakan proses sterilisasi area dari napi terorisme. Adapun yang diledakan merupakan bom hasil rakitan para napi terorisme.
"Ledakan itu proses sterilisasi. Mereka (napiter) selama 40 jam di dalam mereka melakukan perakitan bom dan itu yang diledakkan adalah sterilisasi bom yang dirakit mereka," kata Syafruddin di Mako Brimob Kelapa Dua, Kamis (10/5).
Operasi sterilisasi tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Korps Brimob Inspektur Jenderal Polisi Rudy Sufahriadi. Rudy menuturkan ledakan tersebut merupakan proses breaching. Para napiter sempat menguasai bahan bom yang disita pihak rutan. Bahan tersebut belum sempat dipindahkan ke gudang. "Bom-bom (rakitan napiter) itu yang diledakan," ujar Rudy.
Rudy enggan menyebutkan berapa jumlah bom yang diledakan tersebut. Polri memastikan, operasi sudah dilakukan dengan baik dan ditanggulangi tanpa adanya korban tambahan dari napiter maupun Polri. "Tentu teknis-teknis yang dilakukan para pimpinan tentu itulah hasilnya semua," kata Syafruddin kembali menambahkan.
Dari operasi ini, 155 tahanan yang melakukan penyanderaan dinyatakan menyerah. Satu napi tewas ditembak saat insiden terjadi pada Selasa (8/5) malam. Operasi sterilisasi ini dilakukan untuk berupaya memindahkan tahanan ke lembaga permasyarakatan lain.
Sebelumnya, dalam kerusuhan yang terjadi di Mako Brimob Kelapa Dua tersebut, napiter menguasai seluruh enam blok Mako. Enam orang, yakni lima polisi dan satu napiter tewas dalam kerusuhan yang bermula sejak Selasa malam tersebut. Satu sandera petugas kepolisian berhasil dibebaskan pada Rabu (9/5) tengah malam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika