REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar sebaiknya menggelar silaturahim berupa rembuk nasional. Tujuannya untuk membahas perkembangan dan dinamika politik menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan juga Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
"Hasil rembuk nasional nanti tinggal diformalkan dalam forum resmi partai," kata politikus senior Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa, kepada pers di Jakarta, Selasa (8/5) malam.
Dia mengatakan, Golkar sudah biasa menghadapi berbagai dinamika politik di Tanah Air. "Tapi yang penting, kita harus berdialog dan membahas dinamika yang berkembang bersama-sama. Dengan cara informal dahulu, semua suara bisa diserap," katanya.
Agun menegaskan, Golkar tetap harus berpegang pada keputusan munaslub lalu. Namun demikian, perkembangan siutuasi dan kondisi politik tidak bisa diabaikan begitu saja sebab Golkar adalah partai yang sangat solid.
"Isu-isu politik jelang pilkada serentak dan pilpres, jika tidak dikelola dengan baik bisa menjadi blunder dan merugikan partai," katanya.
Karena itu, kata Agun, perlu ada dialog atau pertemuan di internal Golkar sebagai respons atas dinamika yang berkembang. Tingkat dewan pimpinan pusat (DPP) bisa menggelar pertemuan, juga dewan pembina, dewan kehormatan dan dewan pakar, sebaiknya membuat pertemuan.
Setelah itu digelar rembuk nasional yang melibatkan pengurus DPD I dan DPD II. "Ini penting untuk menghadapi pilkada dan pilpres. Kita perlu soliditas partai," katanya.
Menjawab pertanyaan soal sejumlah figur yang disebut-sebut sebagai calon wakil presiden, Agun mengatakan, dinamika politik yang terjadi di berbagai daerah berbeda-beda terkait tingkat penerimaan cawapres.
"Bisa saja calon yang sebut A, didukung di daerah X, tetapi di daerah Y ditolak. Karena itu perlu dimusyawarahkan bersama," katanya..
Sebelumnya anggota Dewan Kehormatan, Anwar Arifin juga mengusulkan forum rapat pimpinan nasional atau rapimnas untuk membahas dinamika politik yang berkembang, khususnya pencalonan wakil presiden.
Anwar menyebutkan, sebagai partai besar, Golkar harus menggunakan mekanisme internal yang elegan untuk membahas dan menentukan cawapres, bukan dengan keputusan yang sentralistik. Sementara, saat ini berkembang usulan agar Ketua Umum Airlangga Hartarto menjadi cawapres Golkar, seperti dikemukakan Agung Laksono. Sedangkan Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan dukungan kepada Jusuf Kalla untuk kembali berdampingan dengan Joko Widodo dalam pilpres mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika