REPUBLIKA.CO.ID,BULELENG -- Pariwisata Bali yang termasyhur di mancanegara membuat desa-desa di wilayah Pulau Dewata relatif lebih baik dibandingkan di provinsi lain. Setidaknya dari laporan yang ada di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), saat ini sudah tidak ada lagi daerah tertinggal di Provinsi Bali.
Meski demikian, kata Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, terentaskannya sejumlah desa tertinggal di Bali juga karena peran Dana Desa. Program dana desa yang digalakkan pemerintah pusat sejak 2015, berpengaruh terhadap pengentasan desa tertinggal menjadi berkembang, dan desa berkembang menjadi desa mandiri.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, aku Menteri Eko, terdapat sekitar 636 desa di Bali dengan rincian sebanyak 100 desa mandiri, dan 536 desa berkembang. "Dari laporan yang saya dapat, di Bali sudah tidak ada desa tertinggal. Sejak adanya dana desa tiga tahun terakhir, desa tertinggal di Bali sudah tidak ada," kata Eko, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Buleleng, Bali, Senin (7/5).
Berbagai upaya dilakukan untuk mengentaskan desa tertinggal di Bali, di antaranya melalui program Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades) untuk membangun desa wisata. Di Bali ini memang dilihat dari potensi alamnya sudah jadi wisata. Dana desa dan program Prukades diarahkan untuk membangun desa-desa wisata.
"Sekarang, sejumlah homestay yang dibangun dengan anggaran dana desa sudah bisa bersaing dengan hotel bintang tiga dan bintang empat. Turis mancanegara pun menyukainya karena bisa merasakan hidup di tengah masyarakat pedesaan," katanya.
Menteri Eko memaparkan, program Prukades tidak hanya fokus pada sektor pertanian maupun perikanan saja. Pembangunan bidang pariwisata juga digencarkan, diantaranya pengembangan potensi desa wisata.
"Untuk wisata, mesti terintegrasi. Kita bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan pengusaha-pengusaha wisata. Misalnya, homestay yang dibangun menggunakan dana desa dipromosikan agar masyarakat yang membangun homestay tidak kesulitan dalam hal pemasaran," kata dia.
Sementara itu, Ketua Yayasan Desa Wisata Nusantara (Dewisnu), Mangku Kardia mengakui bahwa, dana desa yang dikucurkan untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sangat membantu masyarakat di desa wisata.
Terlebih, sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya desa terus digencarkan melalui dana desa. "Bumdes sangat luar biasa. Itu sangat memperkuat sekali. Kami misalnya membuat destinasi River di sungai kebanyakan sungai-sungai di Bali kami bersihkan itu alasannya supaya masyarakat tidak membuang sampah disungai,"
"Kalau sungai kotor pantai-pantai kami akan kotor karena hulunya dan itu perangkat desa sudah siap menyediakan Rp 100 sampai Rp 200 juta melalui dana desa tersebut," papar Mangku Kardia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika