REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyangkal masih terdapat 11 juta penduduk Indonesia yang belum merekam mendapatkan atau merekam KTP-el. Saat ini, perekaman KTP-el sudah mencapai 97,4 persen dari 184 juta penduduk.
"Saya kira tidak 11 juta ya, dari temuan KPU untuk Pilkada ini tidak sampai satu juta, 800 sekian," kata Tjahjo di Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Jakarta Selatan, Sabtu (5/5).
Tjahjo menuturkan, pencapaian 97,4 persen tersebut marupakan hal yang sudah terlaksana dengan baik. Hanya saja, masih ada masyarakat yang belum cukup proaktif untuk melakukan perekaman KTP-el.
"Tadi disebutkan 11 juta itu memang gak sampai, tapi memang masyarakatnyagakproaktif. Kalau masyarakatnyagakproaktif ya bagaimana kita mau datang (layani). Kalau masyarakat di desa-desa bisa kita datangi. Tapi kalau di kota-kota yang kerja di luar negeri, yang sekolah di luar negeri itu yang sulit," tambah Tjahjo.
Saat ini, sarana dan prasarana maupun blangko untuk perekaman KTP-el tersedia dengan baik. Namun, masalah yang timbul terkait KTP-el memang selalu terjadi. Sebab, lanjut Tjahjo, tiap tahunnya sekitar 15 juta penduduk yang menginjak usia dewasa. Sehingga, diharapakan masyarakat dapat proaktif untuk melakukan perekaman KTP-el.
"Kalau urusan e-KTP tiap tahun pasti ada masalah. Karena remaja menginjak dewasa itu mencapai 15 juta per tahun. Saya minta masyarakat yang belum merekan ya harus proaktif, kalau masyarakat tidak proaktif ya tidak mungkin dia bisa terdata walaupun datanya ada," ujarnya.
Padahal, untuk melakukan perekaman tersebut hanya membutuhkan waktu satu jam. Kendala yang ditemukan, kemungkinan hanya pada saat terjadinya pemadaman listrik.
"Perintah Bapak Presiden satu jam harus selesai. Satu jam, prakteknya 10 menit selesai. Kecuali listrik mati atau ada hal yang lain. Kemarin kami ke Merauke di Papua, 10 menit selesai kok. Tinggal masyarakat yang mau datang," tambahnya.
Bahkan, pada saat Pemilu 2018 nanti ditargetkan 78 persen masyarakat dapat menggunakan hal pilihnya. Untuk itu, diharapkan masyarakat dapat proaktif untuk melakukan perekaman KTP-el.
"Kita sudah cukup bagus (masyarakat yang mau menggunakan hak pilihnya), target tahun ini Pilkada 78 persen. Sekarang kalau masyarakatnya proaktif, kami menyiapkan sarananya. Satu jam selesai, blangkonya ada, sumber daya manusianya kami cukup, walau terbatas. Kecuali kalau listrik mati," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo menyebutkan, saat ini perekaman KTP-el sudah mencapai 97 persen. Namun, masih ada 11 juta penduduk Indonesia yang belum mendapatkan atau melakukan perekaman KTP-el. Ia pun meminta hal tersebut segera diselesaikan.
"Kalau kita lihat sampai hari ini, capaian rekaman sudah mencapai 97 persen lebih. Tapi, itu juga dihadapkan beberapa kendala," tutur Hadi di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (2/5).
Ikuti Whatsapp Channel Republika