REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Kabupaten Sleman baru saja meraih peringkat kategori Best Smart Governance untuk kabupaten dalam Indonesia Smart Nation Award (ISNA) 2018 dari Citi Asia. Penghargaan ini diserahkan Menteri Pariwisata, Arif Yahya, kepada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sleman, Intriati Yudatiningsih.
Kabupaten Sleman jadi satu dari total 63 pemenang untuk kota, kabupaten dan provinsi terpilih. Founder Citi Asia, Cahyana Ahmadjayadi menilai, penerima penghargaan merupkaan daerah-daerah peringkat terbaik dalam tujuh kategori penghargaan. Ada Smart Readiness, Smart Governance, Smart Branding, Smart Economi, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment yang masing-masing terdiri tiga daerah nominasi. Sebelum dinobatkan, daerah-daerah dinilai berdasarkan hasil studi Indeks Kematangan Daerah Pintar.
"Dalam proses penilaian indeks, ISNA 2018 diukur dengan menggunakan berbagai parameter pengukuran yang berasal dari data capaian pembangunan kota, kabupaten dan provinsi di Indonesia sejak 2014 sampai 2017," kata Cahyana di ICE BSD Tangerang, Kamis (3/5).
Ia mengatakan, penilaian melibatkan data hasil investigasi terhadap eksposur seluruh daerah di lebih dari 260.000 artikel pemberitaan. Mereka terdapat di lebih dari 30 media cetak dan elektronik nasional, yang dimulai Januari-Desember 2017. Dalam rapat dewan juri, juri sepakati transformasi ISNA. Transformasi utamanya ada dari kategori penerima yang sebelumnya diberi ke pemerintah daerah tingkat kota, kabupaten dan provinsi dalam tiga provinsi yaitu besar, sedang dan kecil berdasar populasi penduduk.
"Sementara, pada 2018, kategori penerima penghargaan diberikan berdasarkan kinerja pada dimensi smart city dan kesiapan smart city," ujar Cahyana.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sleman, Intriati Yudatiningsih menambahkan, penghargaan ini menandakan Sleman unggul di bidang tata kelola pemerintahan atau smart governance. Ia melihat, ISNA dinilai melalui metodologi riset atau sumber data beberapa elemen.
Mulai dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ada pula Badan Pemeriksa Keuangan (BPD) untuk opini terhadap LKPD, dan Kementerian PAN RB untuk evaluasi LAKIP Pemda.
Kemudian, terdapat survei potensi desa, media tracking baik cetak maupun online, termasuk penyediaan artikel secara online, lalu daerah dalam angka. Menurut Intri, melihat kriteria yang dinilai, ini jadi tantangan bagi Sleman meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan.
"Di samping itu, Sleman tetap harus senantiasa mendorong pengembangan dan pengelolaan komponen smart city lainnya," kata Intri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika