REPUBLIKA.CO.ID, SUKOHARJO -- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Sudirman Said-Ida Fuziyah berkomitmen untuk mengajak setiap pihak untuk menyelesaikan permasalahan alih fungsi lahan pertanian. Hal itu diungkapkan Sudirman Said saat menjawab pertanyaan panelis dalam debat terbuka Pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur 2018 kedua yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah di Best Western Premier, Solo, Jawa Tengah baru pada Kamis (3/5).
Berdasarkan data Dinas Pertanian 2016, alih fungsi pertanian lahan dari pertanian ke industri terjadi 700 hektar ruang pertahun, ruang terbuka hijau wilayah perkotaan seluas 49 hektar lebih renda dari tahun sebelumnya 77 hektar. Sementara luas lahan kritis 634.601 hektar.
Sudirman menilai pelu koordinasi yang baik dari tingkat Provinsi sampai Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk menyelesaikan masalah tersebut. RT/RW harus kita jadikan pegangan ya, karena alih lahan itu terjadi karena pelanggaran terhadap RT/RW jadi itu bisa ditinjau kembali.
"Data yang kita dapatkan RT/RW itu bertahun-tahun tidak pernah ditinjau. Jadi ini pertama kali harus dilakukan," kata Sudirman.
Selain itu, menurut Sudirman lahan kritis bisa menjadi simpanan yang menguntungkan bagi masyarakat Jateng bila dilakukan perbaikan dan dilakukan rehabilitasi. Menurutnya diperlukan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota untuk menata ruang secara keseluruhan.
Sudirman mengatakan konvensi lahan berlebih tak bisa terus menerus terjadi di Jawa Tengah, terlebih tiap daerah harus turut serta dalam menjaga ketahanan pangan. Semakin banyak lahan pertanian yang dikonvensi menjadi lahan industri kemudian perumahan komersial itu artinya ancaman bagi kedaulatan pangan.
"Mengapa demikian karena dari sawahlah kita memproduksi pangan," katanya.
Lebih lagi, menurutnya jika konvensi lahan dilakukan sewenang-wenang yang dapat mengancam ketersediaan pangan dan keseimbangan lingkungan. Karenanya ia pun komitmen untuk berkoordinasi dengan berbagai stakeholder untuk menyelesaikan permasalahan alih fungsi lahan pertanian yang semakin banyak terjadi di Jateng.
"Kami akan komitmen melihat kembali rt rw, membicarakannya kembali dengan Bupati/Wali Kota termasuk dengan pengusaha karena pengusaha pemutar ekonomi kita. Supaya lahan itu dikelola sebaik-baiknya, maksimal, dan menjaga keseimbangan menjamin ketersediaan pangan untuk masa depan," katanya.
Pada debat terbuka Pilgub Jateng kedua ini KPU Jateng mengambil tema Pelayanan Publik dan Perekonomian. KPU membuat enam segmen yakni penyampaian visi misi, menjawab pertanyaan panelis, menanggapi video yang diputar KPU, pertanyaan antar cagub, pertanyaan antar cawagub, dan closing statement.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
