REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin, mengatakan pihaknya akan kembali melakukan pemanggilan terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait dugaan kampanye di luar jadwal untuk pemilu 2019. Selain PSI, Bawaslu juga akan mengundang Dewan Pers, KPI dan ahli bahasa untuk memberikan keterangan tambahan atas dugaan pelanggaran dalam iklan PSI di media cetak.
"Besok Jumat (4/5), kami rencananya akan kembali memanggil PSI," ujar Afif lewat pesan singkat kepada Republika.co.id, Kamis (3/5) malam.
Pemanggilan atas PSI ini merupakan tindak lanjut terhadap klarifikasi kepada Harian Jawapos pada Kamis siang. Sementara itu, sebelumnya, Bawaslu DKI Jakarta pada Rabu (2/5) sudah melakukan klarifikasi kepada DPP PSI.
Klarifikasi terhadap PSI dan Harian Jawapos yang dilakukan ini dilakukan Bawaslu untuk mendalami dugaan curi start kampanye yang dilakukan di media cetak. Adapun objek dugaan pelanggaran yakni penayangan iklan survei tentang kandidat calon wakil presiden, calon-calon menteri yang dianggap pantas untuk mendampingi Joko Widodo jika resmi kembali maju sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2019.
Iklan tersebut diketahui tayang di harian Jawapos pada 23 April lalu, Selain surat kabar tersebut, iklan serupa juga tayang di beberapa surat kabar daerah.
"Selain memanggil PSI, Bawaslu juga akan mengundang KPI, Dewan Pers dan ahli bahasa pada Jumat besok," tambah Afif.
Sebelumnya, Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Fuadi mengindikasikan PSI melakukan pelanggaran kampanye karena memuat iklan di media massa cetak. Pelanggaran tersebut karena pemuatan iklan sebelum masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Berdasarkan tahapan Pemilu 2019 yang diterbitkan oleh KPU, masa kampanye untuk partai politik akan dimulai pada 23 September mendatang. "Jadi ketika ada partai yang sudah ditetapkan kemudian dia kampanye atau beriklan ini kami menilai bahwa kampanye di luar jadwal, kata dia usai menerima klarifikasi dari perwakilan PSI, Rabu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika