REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Grace Natalie ihwal laporan polisi yang menyeret nama kader mereka. Padahal, Grace merupakan salah satu pendiri partai berlogo gajah tersebut.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai langkah PSI itu diambil lantaran partai tak mau terbawa dalam masalah pribadi yang dialami kadernya. Apalagi, laporan polisi yang menyeret Grace Natalie tidak berkaitan langsung dengan PSI sebagai partai politik.

"Sepertinya PSI ingin letakkan persoalan laporan semacam sebagai urusan pribadi kadernya dan tak ada urusannya dengan partai," kata dia saat dihubungi Republika, Jumat (15/5/2026).

Adi menambahkan, PSI juga dinilai tidak mau citra partainya terdampak negatif dari masalah tersebut. Mengingat, saat ini PSI tengah berupaya membangun citra partai agar bisa lolos ke Senayan pada Pemilu 2029.

"Apapun judulnya, PSI saat ini sedang konsolidasi untuk bisa lolos parlemen 2029," ujar dia.

Ia mengakui, sejauh ini belum ada yang instrumen yang bisa mengukur dampak masalah yang dialami Grace Natalie terhadap PSI. Namun, besar kemungkinan urusan laporan polisi berdampak terhadap partai.

"Makanya PSI anggap urusan ini sebagai urusan pribadi Grace yang tak ada urusannya dengan partai. Padahal Grace adalah pendiri, senior, dan juga pengurus penting di PSI saat ini," kata Adi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika